BOJONEGORO||TRANSISINEWS – Pelaksanaan apel siaga dan razia gabungan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bojonegoro pada Rabu (18/02) menuai kritik tajam.
Alih-alih meredam isu miring, prosedur razia tersebut dinilai janggal oleh penggiat anti-narkotika karena tidak menyertakan agenda tes urine.
Kritik keras tersebut disampaikan oleh Ketua Lembaga Anti Narkotika (LAN) Kabupaten Bojonegoro, Kusprianto ST.
LAN menilai sidak yang melibatkan aparat penegak hukum (APH) tersebut tidak mencerminkan keseriusan dalam membongkar dugaan peredaran narkotika yang santer dikabarkan dikendalikan dari dalam Lapas.
”Secara prosedur, menurut saya ada keganjilan. Sidak ini terkesan hanya untuk menutupi apa yang sudah menjadi sorotan publik dan sekadar menggugurkan kewajiban,” tegas Kusprianto saat dihubungi, Kamis (19/02).
Menurut Kusprianto, indikator utama ketidaksungguhan tersebut adalah absennya tes urine, baik bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) maupun petugas Lapas yang berjaga.
Padahal, tes urine merupakan instrumen krusial dalam setiap operasi pemberantasan narkotika untuk memastikan transparansi.
Ia menekankan bahwa pemeriksaan urine seharusnya dilakukan secara menyeluruh tanpa tebang pilih dan hasilnya dipublikasikan secara terbuka guna menghindari kecurigaan publik terhadap institusi tersebut.
”Tes urine harus dilakukan kepada napi maupun seluruh sipir, dan hasilnya diumumkan. Jika tidak, publik akan terus bertanya-tanya mengenai kebenaran isu yang beredar,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Kusprianto menyoroti lemahnya sinergi dan kontrol antara pihak berwenang dengan instansi terkait di Bojonegoro.
Kondisi ini, menurutnya, memperkuat urgensi pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) di Bojonegoro.
”Inilah pentingnya segera mendirikan BNNK Bojonegoro. Selain itu, daerah ini juga sangat membutuhkan rumah rehabilitasi sendiri agar penanganan korban penyalahgunaan narkoba lebih terarah dan maksimal,” pungkasnya.
Sorotan ini menambah tekanan publik bagi manajemen Lapas Kelas IIA Bojonegoro untuk melakukan langkah konkret dan transparan.
Tanpa tindakan tegas sesuai prosedur, berbagai razia yang dilakukan dikhawatirkan hanya menjadi rutinitas seremonial yang gagal menyentuh akar permasalahan peredaran narkotika.(red)
