transisinews.com

TRANSISI RIAU,- Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya menjaga komitmen dari seluruh pihak untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal itu ditegaskan Presiden saat meninjau lokasi karhutla di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Kota Pekanbaru, Selasa, 17 September 2019.

“Pencegahan itu lebih efektif. Pencegahan itu tidak membutuhkan biaya banyak. Lebih efektif. Tapi kalau sudah kejadian seperti yang kita lihat sekarang ini, sudah kerja yang luar biasa (sulitnya),” ujarnya.

Saat meninjau, Kepala Negara sempat bertanya sejumlah hal kepada beberapa aparat yang bertugas memadamkan kebakaran di lokasi. Menurut mereka, api yang telah membesar membuat penanganan membutuhkan waktu yang cukup lama.

“Saya tanya tadi TNI dan Polri yang ada di sini sudah berapa hari (bertugas). Sudah lebih dari satu bulan. Lebih dari satu bulan,” ungkapnya.

Apalagi, Presiden melanjutkan, lahan yang masih terus diupayakan pemadamannya tersebut merupakan lahan gambut yang memang relatif lebih sulit untuk ditangani.

“Apalagi di daerah gambut seperti sekarang ini. Lebih sulit lagi. Kelihatan sudah padam, (tapi) api di bawahnya masih menganga,” ucapnya.

Pemerintah sendiri, melalui Polri, akan melakukan upaya penindakan hukum bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan.

“Kalau kita lihat luasannya (lahan) besar sekali. Ini terorganisasi. Nanti coba ditanyakan Pak Kapolri penanganannya secara detail,” tutur Kepala Negara.

Ke depannya, Kepala Negara berharap agar masing-masing pihak menjalankan komitmen pencegahan kebakaran hutan dan lahan agar peristiwa yang terjadi saat ini tak terulang kembali.

“Perlu kita ingatkan agar pencegahan oleh desa, camat, bupati, bhabinsa, bhabinkamtibmas, polsek, koramil adalah yang pertama harus dikerjakan. Kalau sudah kejadian akan sulit,” tandasnya.

Turut menyertai Presiden dalam peninjauan ini di antaranya ialah Menkopolhukam Wiranto, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menpupera Basuki Hadimuljono, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian, Gubernur Riau Syamsuar, dan Kepala BNPB Doni Monardo. (Biro Pers)

TRANSISI,- Presiden Joko Widodo pada Selasa, 3 September 2019, memimpin rapat terbatas mengenai percepatan penerapan peta jalan industri 4.0 yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta. Bersama dengan jajaran terkait, Kepala Negara membahas tindak lanjut dari peta jalan industri 4.0 yang telah diluncurkan pada 4 April 2018 lalu.

Melalui peta jalan yang saat itu digagas oleh Kementerian Perindustrian dengan tema “Making Indonesia 4.0”, pemerintah hendak mengupayakan revitalisasi industri Indonesia secara menyeluruh.

“Ini kita perlukan agar langkah-langkah kita menghadapi perubahan global yang sangat cepat terutama datangnya revolusi industri jilid ke-4 ini betul-betul jelas, terukur, dan terintegrasi,” ujar Presiden dalam sesi pengantar rapat terbatas tersebut.

Saat ini, revolusi industri keempat yang berbicara tentang implementasi teknologi automasi dan pertukaran data dalam bidang industri tengah mentransformasi dunia. Menyambut perubahan tersebut, Kepala Negara menekankan bahwa Indonesia harus berani berubah dan melakukan pembenahan secara besar-besaran.

“Kita harus berani berubah. Berani melakukan berbagai lompatan dan langkah-langkah terobosan yang dimulai dari perbaikan regulasi yang tidak sinkron, peningkatan kualitas SDM, membangun ekosistem inovasi industri yang baik, peningkatan insentif-insentif untuk investasi di bidang teknologi, kemudian juga mendesain ulang zona-zona industri sampai dengan perbaikan alur aliran bahan materialnya,” ucapnya.

Pemerintah sendiri, dalam peta jalan tersebut, menjadikan lima industri nasional sebagai fokus implementasi industri 4.0 di tahap awal. Kelima industri prioritas tersebut ialah industri makanan dan minuman, tekstil dan busana, otomotif, elektronik, dan kimia.

Dalam pengantarnya itu, Presiden Joko Widodo meminta jajaran terkait untuk berkonsentrasi dalam membenahi dan memperbaiki struktur industri prioritas tersebut sehingga mampu mendorong peningkatan ekspor dan investasi serta mewujudkan pembukaan sepuluh juta lapangan kerja baru di tahun 2030 di mana industri Indonesia pada saat itu diharapkan telah mampu mengimplementasikan industri 4.0 dan bersaing dengan negara-negara lainnya.

“Saya yakin kalau kita konsentrasi memperbaiki struktur industri nasional kita sehingga makin kuat, maka kita akan mampu meningkatkan PDB secara signifikan dan terutama mendorong peningkatan ekspor dan investasi. Juga tidak kalah pentingnya adalah peningkatan lapangan pekerjaan yang baru, yang bisa menampung lebih banyak lagi tenaga-tenaga kerja yang ada di negara kita,” tandasnya. (Gum-Rez)

TRANSISI,- Presiden Joko Widodo pada siang ini, Selasa, 3 September 2019, mengundang secara khusus salah satu pemenang Festival Gapura Cinta Negeri yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, untuk santap siang bersama.

Bertempat di Istana Merdeka, Presiden Jokowi dan ketujuh perwakilan pemenang dari dua kabupaten tersebut tampak kompak mengenakan pakaian putih. Beberapa di antaranya juga tampak mengenakan topi rumbai, topi khas Papua.

Perwakilan yang hadir dari Kabupaten Kepulauan Yapen adalah Otniel Matias Kayani, Royland Worembay, dan Amos Ayum. Sedangkan perwakilan pemenang dari Kabupaten Nduga adalah Tekius Heluka, Giyanus Kumungga, Agung Rezki, dan Oktavianus Tara Putra.

“Kami diundang ke Istana Merdeka untuk menerima penghargaan dari Bapak Presiden Republik Indonesia dan sudah terlaksana dari kemarin. Sebenarnya hari ini kami sudah balik ke daerah, cuma hari ini kami diundang makan siang bersama Bapak Presiden di Istana Merdeka,” ujar Otniel Matias Kayani seusai pertemuan.

Dalam santap siang tersebut, Otniel menjelaskan bahwa Presiden Jokowi dan para warga Papua turut membahas sejumlah isu penting. Ia juga menyampaikan hal-hal yang menjadi aspirasi masyarakat kepada Presiden Jokowi untuk memajukan daerahnya.

“Ada beberapa hal penting yang juga bagian dari aspirasi masyarakat, baik di tingkat kampung, yang juga menjadi persoalan daerah yang mungkin tadi kami coba usulkan ke Bapak Presiden untuk menjadi perhatian juga untuk beliau,” ungkapnya.

Beberapa hal yang disampaikan kepada Presiden Jokowi antara lain membangun dan mengembangkan pemukiman, jembatan-jembatan penghubung antarkampung, dan sejumlah infrastruktur dasar lainnya.

“Bapak Presiden merespons sangat baik. Beliau sudah memasukkan dalam agenda, catatan. Nanti beliau sampaikan saja secepatnya akan diupayakan,” imbuhnya.

Di hadapan para jurnalis yang mewawancarainya, Otniel menyampaikan sebuah pesan perdamaian untuk seluruh rakyat di Tanah Air.

“Kita sama-sama jaga keadaan di negara biar aman terkendali. Kita sama-sama warga negara yang bertanggung jawab tentang stabilitas negara. Harus wajib menjaga keamanan,” tandasnya.

Untuk diketahui, kemarin, Presiden Joko Widodo bersilaturahmi dengan para pemenang Festival Gapura Cinta Negeri di Istana Negara. Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi sekaligus memberikan hadiah bagi 10 pemenang dari kategori umum, 3 pemenang dari kategori lembaga/instansi/perusahaan/organisasi, dan 1 pemenang dari kategori penghargaan khusus.

Perwakilan dari Kabupaten Yapen yang diundang santap siang merupakan warga Kampung Mantembu. Mereka adalah salah satu pemenang dari kategori umum. Sedangkan perwakilan dari Kabupaten Nduga merupakan pemenang kategori penghargaan khusus. Mereka berasal dari Distrik Mbua. (Gum)

TRANSISI,- Presiden Jokowi memerintahkan agar situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan Papua Barat untuk dijaga dan segera dipulihkan. Dalam kaitannya dengan itu, Presiden menggarisbawahi bahwa seluruh warga negara Indonesia, tanpa terkecuali, berhak mendapat perlindungan dan dijaga martabatnya.

Hal itu disampaikan Presiden kepada jajaran terkait saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka pada Jumat, 30 Agustus 2019, untuk membahas penanganan situasi keamanan di Papua dan Papua Barat.

“Saya perintahkan agar situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan Papua Barat juga dijaga dan segera dipulihkan. Semua warga negara tanpa kecuali, semuanya, harus dilindungi dan dijaga harkat dan martabatnya,” ujar Presiden.

Pemulihan tersebut juga mencakup perbaikan terhadap kerusakan sejumlah fasilitas umum selepas aksi unjuk rasa di Papua dan Papua Barat. Presiden berharap agar aktivitas perekonomian, pendidikan, dan pelayanan publik dapat kembali berjalan seperti sediakala.

Selain itu, Presiden Joko Widodo meminta aparat keamanan untuk menindak tegas pelaku perusakan dan provokasi yang mengakibatkan suasana menjadi tidak kondusif. Ia mengatakan bahwa pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap tindakan anarkistis di Bumi Cenderawasih.

“Tidak ada toleransi pada perusuh dan pelaku tindakan-tindakan anarkistis. Saya juga, saya ulang lagi, memerintahkan kepada aparat keamanan untuk bertindak secara tegas kepada siapapun yang melakukan tindakan rasialis dalam bentuk apapun,” Tegas Presiden.

Presiden sendiri telah menerima laporan bahwa tindakan hukum telah diambil baik kepada oknum sipil maupun militer tanpa terkecuali yang melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang telah disebutkan.

Lebih jauh, dirinya meyakini bahwa masyarakat Papua dan Papua Barat adalah masyarakat yang cinta akan kedamaian. Presiden berharap agar Tanah Papua senantiasa menjadi wilayah yang damai.

“Saya percaya bahwa warga di Papua adalah warga yang cinta damai, cinta kepada bangsa dan negara,” tuturnya.

Riapat terbatas tersebut digelar seusai Presiden melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah. Jajaran terkait yang hadir dalam kesempatan itu ialah Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (DR- Gum)

TRANSISI MAGELANG,-Sebanyak 5.000 pemilik bidang tanah dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, hari ini memperoleh sertifikat atas tanah yang mereka miliki. Di Stadion Gemilang, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, pada Jumat, 30 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo menyerahkan langsung ribuan sertifikat tersebut sebagai bagian dari kunjungan kerja Presiden ke Provinsi Jawa Tengah sejak Kamis kemarin.

Kepemilikan hak atas tanah wajib dibuktikan dengan sertifikat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Sertifikat yang hari ini diserahkan oleh Presiden itu menjadi bukti tertulis yang mendapatkan pengakuan hukum.

“Setiap saya ke desa, ke kampung, apa yang saya dengar? Sengketa tanah, sengketa lahan, konflik tanah, konflik lahan di Sumatera, di Jawa, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, Papua, semuanya. Urusan (sengketa) tanah karena rakyat enggak pegang ini (sertifikat),” ujar Presiden dalam sambutannya di hadapan penerima sertifikat.

Menurutnya, dahulu hanya sekira 500 ribu sertifikat yang dapat diterbitkan tiap tahunnya. Padahal, masyarakat yang belum memiliki sertifikat masih sangat banyak. Akibatnya sengketa-sengketa sebagaimana yang disebutkan Presiden jamak terjadi.

“Sehingga 2015 yang lalu saya perintah ke Pak Menteri BPN (Badan Pertanahan Nasional). Enggak bisa ini diterus-teruskan. Saya minta nanti dirancang betul 2017 saya minta 5 juta (sertifikat terbit), 2018 saya minta 7 juta, 2019 saya minta 9 juta. Alhamdulillah selalu terlampaui terus,” ucapnya.

Melihat capaian pemenuhan target tersebut, Kepala Negara tak lupa menyampaikan apresiasi bagi seluruh jajaran BPN dari pusat hingga ke daerah yang telah bekerja keras mewujudkan program percepatan penerbitan sertifikat tersebut di seluruh Indonesia. Dengan adanya percepatan penerbitan dan penyerahan sertifikat seperti sekarang ini, Presiden berharap agar sengketa-sengketa terkait pertanahan di masyarakat dapat dihindari.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya ke Pak Menteri BPN, seluruh jajaran kanwil, kantor BPN yang ada di seluruh Tanah Air. Kerjanya pagi sampai malam. Kadang katanya Minggu juga kerja. Enggak apa-apa, melayani rakyat memang harus seperti itu,” tuturnya.

Untuk diketahui, dalam laporannya, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN, Sofyan Djalil, menyampaikan bahwa di Kabupaten Magelang masih terdapat kurang lebih 475 ribu bidang tanah yang belum terdaftar atau memiliki sertifikat. Pihaknya menargetkan bahwa hingga tahun ini, sebanyak 60 ribu sertifikat akan diterbitkan untuk bidang tanah di kabupaten tersebut.

Di Jawa tengah sendiri diperkirakan terdapat 21.782.201 bidang tanah yang mana dari jumlah tersebut baru sekira 57,79 persen memiliki sertifikat. Sementara sisanya atau kurang lebih sejumlah 9.194.456 bidang tanah belum terdaftar. Menteri Agraria dan Tata Ruang memperkirakan bahwa seluruh bidang tanah di Jawa Tengah akan memiliki sertifikat pada tahun 2025 mendatang seiring dengan pelaksanaan program percepatan tersebut.

“Tapi, teman-teman mengatakan, jika Pemda membantu dan sekarang banyak sekali Pemda telah membantu, bisa kita percepat jadi tahun 2023,” ucapnya.(111)

TRANSISI,- Presiden Joko Widodo menyerahkan 3.800 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Penyerahan sertifikat tersebut dilakukan di GOR W.R. Supratman, Kabupaten Purworejo, pada Kamis, 29 Agustus 2019.

Dalam sambutannya, Kepala Negara menjelaskan bahwa pemerintah berupaya keras agar seluruh rakyat Indonesia memiliki sertifikat sebagai tanda bukti atas kepemilikan tanah atau lahan yang mereka miliki. Hal itu salah satunya diwujudkan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang tengah dijalankan pemerintah.

“Dulu (dalam) satu tahun itu produksi sertifikat di seluruh Indonesia 500-600 ribu per tahun. Tahun ini 9 juta. Coba sudah berapa kali? Hampir 14 kali lipat dari sebelumnya. Supaya masyarakat segera pegang sertifikat,” ujarnya.

Presiden memiliki target dan optimistis bahwa di tahun 2025 mendatang seluruh bidang tanah di Indonesia telah bersertifikat. Untuk itu, ia mendorong Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dapat bekerja melayani rakyat dengan lebih baik dan cepat.

“BPN kerjanya ya pagi, siang, dan malam. Pontang-panting. Ya itu memang harus karena pelayanan kepada masyarakat sekarang ini harus cepat. Jadi target kita di 2025 nanti sertifikat seluruh Indonesia harus selesai,” tuturnya.

Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2015 seharusnya sertifikat yang dipegang masyarakat mencapai 126 juta yang sesuai dengan jumlah bidang tanah yang ada. Namun kenyataannya, saat itu baru tercatat sebanyak 46 juta bidang tanah yang sudah bersertifikat.

Sisanya, sebanyak 80 juta bidang tanah belum bersertifikat. Hal itulah yang memicu banyaknya sengketa lahan yang terjadi di tengah masyarakat.

“Setiap saya ke kampung, ke desa, atau ke daerah yang namanya sengketa tanah itu di mana-mana. Sengketa lahan, konflik tanah, di mana-mana. Enggak di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi, di Papua, di NTB, NTT, di Bali, semuanya. Karena apa? Masih 80 juta yang belum selesai,” ucapnya.

Maka itu, Presiden menegaskan bahwa kepemilikan sertifikat tersebut atas lahan atau tanah akan memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya.

Untuk Provinsi Jawa Tengah sendiri, diperkirakan terdapat 21.782.201 bidang tanah. Dari jumlah tersebut, telah diterbitkan sertifikat sebanyak 12.587.745 buah yang artinya masih terdapat 9.194.456 (42,21%) bidang tanah lainnya yang masih belum bersertifikat.

Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, Adi Darmawan, yang memberikan laporan dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa pihaknya berupaya keras mengejar target penerbitan sertifikat di Jawa Tengah. Pihaknya memperkirakan bahwa pada tahun 2023 mendatang seluruh bidang tanah di Jawa Tengah telah memiliki sertifikat.

“Tahun 2023 seluruh bidang tanah di Provinsi Jawa Tengah direncanakan sudah terdaftar,” ujarnya.

Mendampingi Presiden dalam acara penyerahan sertifikat tersebut ialah Ibu Negara Iriana Jokowi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (Gum)

TRANSISI,- Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo pada pagi ini, Kamis, 29 Agustus 2019, bertolak menuju Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) guna melakukan kunjungan kerja.

Presiden dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 09.00 WIB dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Setibanya di Bandar Udara Internasional Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, sekitar pukul 09.46 WIB, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana disambut oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Mochamad Effendi, dan Kapolda DIY Irjen Pol Ahmad Dofiri.

Presiden Jokowi kemudian akan langsung meninjau fasilitas Bandar Udara Internasional Yogyakarta.Presiden Jokowi akan membagikan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di GOR W.R. Supratman, Kabupaten Purworejo.

Pada malam harinya, Presiden Jokowi diagendakan menuju Alun-Alun Kabupaten Purworejo untuk menyaksikan pagelaran wayang kulit dengan lakon “Gatot Kaca Winisudha”.

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Provinsi DIY didampingi antara lain, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Staf Khusus Sukardi Rinakit, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, dan Plh. Sekretaris Militer Presiden Brigjen TNI Basuki Nugroho.(Gum)

TRANSISI BALI,- Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tahun 2019 yang digelar di The Westin Resort Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pada Selasa, 20 Agustus 2019. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi memaparkan hal yang akan menjadi fokus pemerintahannya ke depan, yakni pembangunan sumber daya manusia (SDM).

“Satu, kita sudah membangun infrastruktur dalam lima tahun belakang ini. Tapi tetap akan terus kita lanjutkan lima tahun ke depan. Infrastruktur tetap dilanjutkan. Kemudian, yang kedua, ini yang mungkin tantangannya lebih besar karena kita ingin membangun sumber daya manusia,” kata Presiden.

Pembangunan SDM tersebut, menurut Presiden, akan dimulai dari tahapan awal sejak bayi di dalam kandungan, dengan memperhatikan gizi dan nutrisinya. Dengan demikian, diharapkan angka bayi yang mengalami stunting atau kekerdilan bisa terus ditekan.

“Karena 2015 yang lalu angka stunting kita masih pada angka 38 (persen), tinggi sekali. Meskipun lima tahun ini sudah turun menjadi 30 (persen), tapi juga masih angka yang tinggi. Jangan bermimpi kita bisa bersaing dengan negara-negara lain, kalau angka stunting ini tidak bisa perkecil, akan sangat sulit,” jelasnya.

Tahapan berikutnya saat anak memasuki jenjang pendidikan dasar. Menurut Presiden, hal terpenting pada tahapan ini adalah membangun karakter, memberikan nilai-nilai budi pekerti, etika, agama, sopan santun, dan toleransi.

“Baru kemudian tambahannya adalah matematika dan lain-lainnya,” lanjutnya.

Pada jenjang pendidikan menengah, menurut Presiden Jokowi, anak-anak harus mulai dikenalkan pada sikap-sikap membangun kerja sama. Selain itu, anak-anak juga harus dibekali agar memiliki daya kritis dan daya argumentasi yang baik.

“Pada tingkatan menengah berikutnya kita harus memberikan pilihan pada anak apakah ingin masuk ke kejuruan atau ingin masuk ke bidang-bidang keilmuan. Karena ke depan, emerging skills, emerging job itu akan berubah semuanya,” ungkapnya.

Kepala Negara mengidentifikasi, skill dan kemampuan yang dibutuhkan di masa kini dan masa yang akan datang sudah berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Jenis-jenis pekerjaan baru juga menurutnya akan banyak bermunculan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Contoh, kemungkinan yang namanya sopir itu bisa hilang nanti. Pekerjaan pengemudi itu bisa hilang karena akan muncul autonomous vehicle. Mobil ke mana-mana sendiri, enggak ada yang nyetir. Bus mau ke mana juga sendiri, enggak ada yang nyetir, semua sudah diprogram semuanya. Dan ini sudah ada, bukan akan. Hati-hati mengenai hal-hal seperti ini,” paparnya.

Jika sumber daya manusia Indonesia tidak disiapkan untuk menghadapi perubahan-perubahan tersebut, Presiden mengingatkan, bukan tidak mungkin Indonesia akan ditinggalkan oleh negara-negara lain. Dalam berbagai forum internasional yang ia hadiri seperti G20, APEC, atau ASEAN Summit, Presiden mengatakan, topik tersebut selalu menjadi perbincangan. Semua negara bingung karena teknologinya muncul, regulasinya belum ada.

“Sehingga sekali lagi saya sampaikan bahwa ini akan membawa perubahan di bidang ekonomi, perubahan di bidang politik, sosial, budaya, semuanya akan berubah. Hati-hati mengenai hal-hal yang berkaitan dengan teknologi sekarang ini. Bisa bermanfaat dan bisa juga merusak kalau kita tidak betul-betul menyiapkan dan merencanakan dengan baik,” ucapnya.

Sementara itu, pada tahapan perguruan tinggi, sumber daya manusia Indonesia sudah harus disiapkan agar bisa bersaing dalam menghadapi kompetisi, baik di tingkat regional maupun global. Untuk itu, Kepala Negara ingin agar perguruan tinggi mau berubah, berbenah, dan beradaptasi.

“Kalau tidak seperti itu, perguruan tinggi tidak bisa berkompetisi, kembali lagi ditinggal kita. Inilah perubahan-perubahan yang memang harus segera kita lakukan, kita kerjakan. Universitas juga harus mau berubah, berbenah birokrasinya, terhadap disrupsi teknologi yang sekarang ini memang betul-betul banyak membuat bingung semua negara, bukan hanya kita saja,” tandasnya.

Pada Muktamar PKB tahun 2019 ini tampak hadir juga Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PBNU K.H. Said Aqil Siradj, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Bambang Soesatyo, sejumlah Menteri Kabinet Kerja, serta sejumlah ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik. (Gum-Red)

TRANSISI KUPANG,- Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Presiden Joko Widodo menyerahkan 2.706 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat. Acara penyerahan tersebut digelar di halaman Kantor Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu, 21 Agustus 2019.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi berpesan kepada seluruh penerima untuk menjaga sertifikat tanahnya dengan baik. Secara khusus, ia meminta masyarakat untuk memfotokopi dan memberi bungkus plastik sertifikatnya.

“Karena kalau enggak diberi plastik ini juga, kadang-kadang kalau gentengnya bocor, kena air, sertifikat rusak. Ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki, namanya sertifikat. Sekali lagi, ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki,” ujar Presiden.

Di hadapan masyarakat yang berasal dari Kabupaten Kupang, Kota Kupang, dan Timor Tengah Selatan tersebut, Kepala Negara membeberkan alasan pentingnya sertifikat dimiliki oleh setiap masyarakat pemilik lahan. Menurutnya, setiap ia berkunjung ke daerah, sengketa tanah dan lahan sangat sering dikeluhkan warga kepada dirinya.

“Ada tetangga dengan tetangga, ada masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan pemerintah. Karena apa? Karena masyarakat tidak pegang yang namanya tanda bukti hak hukum atas tanah,” imbuhnya.

Presiden Jokowi juga berpesan agar masyarakat bersikap bijak dan teliti jika ingin menggunakan sertifikatnya sebagai agunan atau jaminan untuk meminjam uang ke bank.

“Saya titip, tolong kalau mau pinjam ke bank itu dihitung dulu, dikalkulasi dulu. Bisa ngangsurnya enggak? Bisa nyicilnya enggak? Kalau enggak, jangan pinjam uang ke bank,” katanya.

Lebih lanjut, Kepala Negara berpesan agar masyarakat menggunakan seluruh uang hasil pinjaman dari bank tersebut untuk hal yang produktif. Misalnya, untuk usaha pertanian, membuka toko, atau menambah modal usaha.

“Jadi saya titip kalau ada yang mau pinjam ke bank, dapat Rp30 juta, gunakan seluruhnya untuk usaha. Jangan sampai dipakai untuk tadi, beli sepeda motor, atau beli yang lain, TV, nanti dulu,” tandasnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga sempat memberikan kuis membacakan Pancasila kepada masyarakat yang hadir. Tiga orang yang beruntung mendapatkan foto dengan Presiden Jokowi, berikut dengan hadiah sepeda.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam acara tersebut antara lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofjan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Staf Khusus Presiden Gories Mere, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, dan Bupati Kabupaten Kupang Korinus Masneno.(Gum-Red)

Bogor,- Dalam rangka Memeriahkan dan menyemarakkan peringatan Hut Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-74 tahun 2019, Ketua Komisi III DPR RI DR. Aziz Syamsudin menggelar kegiatan Mancing Ikan Gratis bersama OKP dan masyarakat sekitar.

Kegiatan yang dilaksanakan di Kolam pemancing Wisata Syuhada Depati Grup tepatnya berada di Kampung Nyalindung Desa Suka Maju Jonggol Bogor, pada hari sabtu. 17/08/2019.

Acara yang dimulai sejak Pukul 11.00 WIB sampai selesai dan dibanjiri oleh OKP dan masyarakat lingkungan lokasi wisata milik pengusaha Cupli Risman yang juga ketua Garuda KPP RI ini.

Ketua Komisi lll, Aziz Syamsuddin mengatakan, karena saya juga di besarkan dan lahir dari organisasi OKP, maka saya berharap kepada para pemuda-pemudi untuk terus kompak dan bersatu dalam memperjuangkan cita-cita para pahlawan Negara RI ini” dan khususnya dalam menyikapi Persoalan Bangsa dan Negara, agar sabar, khususnya melalui kegiatan Mancing Mania ini” tegas Azis Syamsuddin kepada Media.

Cupli Risman Owner kolam pancing sekaligus sahabat baik Aziz Syamsudin mengapresiasi keberhasilan dan peran serta para OKP( organisasi Ke-Pemudaan) atas kegiatan ini.

“Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian kepada teman- teman sesama di organisasi OKP Se-Indonesia, ungkap Cupli Risman.

Sementara ketua Panitia Lisman Hasibuan kepada RMNEWS.com mengatakan, “Minat Pelaku mancing mania di Era Modern ini dinilai sangat inspiratif kepada para OKP dalam situasi meningkatkan kesabaran dan ketelitian, sehingga memotivasi Kaula Muda untuk menyalurkan hobi dan mencintai lingkugan khususnya menjaga perairan yang ada di Indonesia, momen HUT RI ini merupakan momen yang tepat untuk anak muda ‘Back To Nature’ Tutup lisman Hasibuan.(DR)

Presiden Jokowi Anugerahkan Tanda Kehormatan bagi 29 Tokoh

TRANSISI,-Memperingati Hari Kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda kehormatan kepada 29 orang penerima di tahun ini. Penganugerahan tanda kehormatan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 15 Agustus 2019.

Anugerah tanda kehormatan pada tahun ini terdiri atas Bintang Mahaputera Utama yang diberikan kepada 4 penerima, Bintang Mahaputera Nararya untuk 4 penerima, Bintang Jasa Utama untuk 15 penerima, Bintang Jasa Pratama untuk 2 penerima, Bintang Jasa Nararya untuk 1 orang penerima, dan Bintang Budaya Parama Dharma untuk 3 penerima.

Tanda kehormatan Bintang Mahaputera yang dianugerahkan berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/TK/Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 diberikan kepada 8 orang penerima dengan 4 di antaranya dianugerahi Bintang Mahaputera Utama sedangkan 4 lainnya dianugerahi Bintang Mahaputera Nararya.

Bintang Mahaputera Utama dianugerahkan kepada 4 orang penerima berikut ini:

1. Dr. H. Harifin Andi Tumpa, S.H., M.H. (Ketua Mahkamah Agung RI 2009-2012)
2. Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, CA., CPA. (Ketua BPK RI 2017 s.d. saat ini)
3. Drs. Hadi Poernomo, M.B.A., Ak. (Ketua BPK RI 2009-2014)
4. Prof. H. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D. (Ketua BPK RI 2014-2017)

Sementara tanda kehormatan Bintang Mahaputera Nararya dianugerahkan kepada 4 orang penerima sebagai berikut:

1. Sdr. Arifin Panigoro (Pendiri dan Penasihat PT Medco Internasional, Tbk.)
2. Sdr. Sofjan Wanandi (Ketua Tim Ahli Wakil Presiden RI)
3. Alm. Tengku Nasaruddin Said Effendy (Akademisi dan budayawan)
4. Alm. Dr. Hj. Siti Maryam M. Salahuddin, S.H. (Ilmuwan kebudayaan Daerah BimaDr. Hj. Siti Maryam M. Salahuddin)

Selanjutnya, tanda kehormatan Bintang Jasa dianugerahkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/TK/Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 kepada 18 orang penerima di mana tanda kehormatan Bintang Jasa Utama dianugerahkan kepada 15 orang di antaranya, sedangkan 2 lainnya dianugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa Pratama, dan 1 orang penerima tanda kehormatan Bintang Jasa Nararya.

Para penerima tanda kehormatan Bintang Jasa Utama tersebut ialah terdiri atas 15 penerima sebagai berikut:

1. H. Abdul Kadir Mappong, S.H. (Wakil Ketua MA RI Bidang Yudisial 2009-2013)
2. Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum. (Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial 2009-2012)
3. Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., FCBArb. (Wakil Ketua MA RI Bidang Yudisial 2013-2016)
4. Sdr. Suwardi, S.H., M.H. (Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial 2014-2017)
5. Alm. Dr. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H., M.Hum. (Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial 2004-2007)
6. Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Hakim Konstitusi MK RI 2013-2018)
7. Dr. Achsanul Qosasi, S.E., M.M., M.Si. (Anggota III BPK RI 2014-2019)
8. Ir. Isma Yatun, M.T. (Anggota V BPK RI 2017 s.d. saat ini)
9. Dr. Darmono, S.H., M.M. (Wakil Jaksa Agung RI 2009-2013)
10. Dr. Djaman Andhi Nirwanto, S.H., M.H. (Wakil Jaksa Agung RI 2013-2016)
11. Sdr. Soedarmo (Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri)
12. Dr. Ronny F. Sompie, S.H., M.H. (Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI)
13. Sdr. Prajogo Pangestu (Presiden Komisaris PT Barito Pacific, Tbk.)
14. Ir. Theodore Permadi Rachmat (Wakil Presiden Komisaris PT Adaro Energy, Tbk.)
15. Alm. Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFrA., CA. (Anggota VII BPK RI 2014-2019)

Sementara 2 penerima Bintang Jasa Pratama adalah sebagai berikut:

1. Dr. Ardan Adiperdana, Ak., M.B.A., CA., CFrA, QIA. (Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2015 s.d. saat ini)
2. Dr. H. Syarif Fasha, M.E. (Wali Kota Jambi 2013-2018 dan 2018-2023)

Sedangkan tanda kehormatan Bintang Jasa Nararya dianugerahkan kepada Dr. Nur Rochmad, S.H., M.H. (Jaksa Agung Muda Pidana Umum 2015-2019).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma kepada 3 orang penerima dengan berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/TK/Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019. Ketiga penerima tersebut ialah sebagai berikut:

1. Alm. Moehammad Sjafei (Guru dan pendiri INS Kayutanam Sumatera Barat)
2. Alm. Karaeng Pattingaloang (Perdana Menteri Gowa dan Raja Tallo)
3. Alm. Prof. Dra. Hj. Siti Baroroh Baried (Dosen Filologi)
   Mengutip siaran pers Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Laksma TNI Imam Suprayitno yang dipublikasikan pada 15 Agustus 2019, dalam memberikan pertimbangan dan usulan penganugerahan tanda kehormatan tersebut Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 yang mengatur kriteria pemberian tanda kehormatan.

Kriteria tersebut di antaranya adalah berjasa luar biasa di berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara serta berjasa besar dalam meningkatkan, memajukan, dan membina kebudayaan bangsa dan negara.(Red-01)

TRANSISI,- Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa penyusunan kabinet merupakan hak prerogatifnya selaku Presiden Republik Indonesia. Ia sekaligus menekankan bahwa kewenangan untuk memilih atau menunjuk para menteri dalam jajarannya mendatang berada pada dirinya.

“Kabinet itu apa? Kabinet itu adalah hak prerogatif Presiden. Menteri itu adalah hak prerogatif Presiden,” ujarnya kepada para jurnalis di Bumi Perkemahan Wiladatika, Cibubur, Jakarta Timur, Rabu sore, 14 Agustus 2019.

Kepala Negara menuturkan bahwa pihaknya hingga saat ini masih menimbang sejumlah figur yang tepat untuk mengemban amanah dalam kabinetnya kelak. Dirinya menyadari bahwa pilihan-pilihannya itu dinantikan oleh banyak pihak, khususnya rakyat Indonesia.

“Kita melihat momentumnya, melihat mendesak atau tidak kebutuhan itu. Tapi kalau kita lihat masyarakat menunggu, pasar juga menanti, sehingga sebetulnya semakin cepat diumumkan semakin baik,” tuturnya.

Presiden sedikit memberikan informasi bahwa dalam kabinetnya mendatang terdapat perubahan nomenklatur kementerian. Dari perubahan tersebut, ada yang mengalami penggabungan, ada juga kementerian baru yang dimunculkan sebagai respons atas kebutuhan negara dalam menghadapi persaingan.

Meski demikian, ia mengingatkan seluruh pihak untuk tidak berspekulasi dan menunggu kepastian yang akan langsung disampaikan oleh Presiden pada waktunya.

“Nanti kalau sudah waktunya tahu semua. Jangan menebak-nebak,” tegas Presiden.

Menjawab pertanyaan dari sejumlah jurnalis, Presiden mengatakan bahwa dalam rencana kabinetnya kelak juga akan diisi beberapa kalangan muda berusia antara 25 hingga 35 tahun. Hal tersebut sempat diutarakan sendiri oleh Presiden dalam sejumlah kesempatan.

“Ya, ada yang umur-umur itu. Yang muda, yang setengah muda, campur-campur. Ada juga yang setengah tua,” ucapnya. (Red-01)

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Salat Iduladha

TRANSISI,- Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana melaksanakan salat Iduladha 1440 H di Lapangan Astrid, Kebun Raya Bogor, pada Minggu, 11 Agustus 2019. Tiba sekira pukul 06.35 WIB, Presiden tampak bersarung dengan mengenakan kemeja koko putih lengkap dengan peci hitam.

Kedatangan Presiden disambut oleh di antaranya Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Kepala LIPI Laksana Tri Handoko, dan Kepala Kebun Raya Bogor R. Hendrian. Sementara Menteri Sekretaris Negara, Praktikno, terlihat mendampingi Presiden.

Bertindak selaku khatib sekaligus imam dalam pelaksanaan salat Iduladha ini adalah dosen pada Perguruan Tinggi An-Nuaimy Jakarta Selatan, H. Iqbal Subhan Nugraha, yang menyampaikan khotbah Id dengan tema “Berkurban Adalah Stimulus untuk Meningkatkan Ibadah Sosial”.

Selepas melaksanakan salat id dan mendengarkan khotbah, Presiden Jokowi dan Ibu Negara menyerahkan hewan kurban kepada Kepala LIPI yang juga Panitia Penyelenggara Iduladha 1440 H setempat Laksana Tri Handoko. Pada kesempatan ini Presiden menyerahkan hewan kurban berupa seekor sapi peranakan ongole Indonesia seberat 1 ton 2 kilogram.

Dalam keterangannya kepada para jurnalis selepas penyerahan hewan kurban, Presiden berpesan agar momen Iduladha ini dijadikan pendorong untuk meningkatkan ikatan ketakwaan kepada Allah SWT dan juga ikatan hubungan antarmanusia. Selain itu, momen Iduladha juga diharapkan bisa meningkatkan kesalehan sosial di antara sesama masyarakat.

“Yang paling penting di hari raya Iduladha ini adalah dari sisi kurban, pengorbanan. Itu adalah dorongan kita untuk melakukan kesalehan sosial yang saya kira di negara kita masih terus harus kita dorong agar seluruh umat bisa melakukan itu dengan baik. Baik dengan teman, dengan tetangga, dengan saudara, dengan rekan sekampung, saya kira hal-hal yang berkaitan dengan kesalehan sosial itu harus terus kita dorong,” ujar Presiden.(red-01)

TRANSISI,- Terungkap Riwayat Hidup KH Maimun Zubair. Beliau adalah putra pertama dari Kyai Zubair. Dilahirkan di Karang Mangu Sarang hari Kamis Legi bulan Sya’ban tahun 1347 H atau 1348H atau 28 Oktober 1928. Dan siapapun zaman itu tidaklah menyangsikan, bahwa ayahnda Kyai Maimoen, Kyai Zubair, adalah murid pilihan dari Syaikh Sa’id Al-Yamani serta Syaikh Hasan Al-Yamani Al- Makky.

Dua ulama yang kesohor pada saat itu. Seorang Kyai yang tersohor karena kesederhanaan dan sifatnya yang merakyat. Ibundanya adalah putri dari Kyai Ahmad bin Syu’aib, ulama yang kharismatis yang teguh memegang pendirian. Pada umur 25 tahun, beliau menikah dan selanjutnya menjadi kepala pasar Sarang selama 10 tahun. Mbah Moen, begitu orang biasa memanggilnya, adalah insan yang lahir dari gesekan permata dan intan.

Dari ayahnya, beliau meneladani ketegasan dan keteguhan, sementara dari kakeknya beliau meneladani rasa kasih sayang dan kedermawanan. Kasih sayang terkadang merontokkan ketegasan, rendah hati seringkali berseberangan dengan ketegasan. Namun dalam pribadi Mbah Moen, semua itu tersinergi secara padan dan seimbang. Kerasnya kehidupan pesisir tidak membuat sikapnya ikut mengeras.

Beliau adalah gambaran sempurna dari pribadi yang santun dan matang. Semua itu bukanlah kebetulan, sebab sejak dini beliau yang hidup dalam tradisi pesantren diasuh langsung oleh ayah dan kakeknya sendiri. Beliau membuktikan bahwa ilmu tidak harus menyulap pemiliknya menjadi tinggi hati ataupun ekslusif dibanding yang lainnya. Kesehariannya adalah aktualisasi dari semua itu.

Walau banyak dikenal dan mengenal erat tokoh-tokoh nasional, tapi itu tidak menjadikannya tercerabut dari basis tradisinya semula. Sementara walau sering kali menjadi peraduan bagi keluh kesah masyarakat, tapi semua itu tetap tidak menghalanginya untuk menyelami dunia luar, tepatnya yang tidak berhubungan dengan kebiasaan di pesantren sekalipun.

Pendidikan
Kematangan ilmunya tidak ada satupun yang meragukan. Sebab sedari balita ia sudah dibesarkan dengan ilmu-ilmu agama. Sebelum menginjak remaja, beliau diasuh langsung oleh ayahnya untuk menghafal dan memahami ilmu Shorof, Nahwu, Fiqih, Manthiq, Balaghah dan bermacam Ilmu Syara’ yang lain. Kecemerlangan demi kecermelangan tidak heran menghiasi langkahnya menuju dewasa.

Pada usia yang masih muda, kira-kira 17 tahun, Beliau sudah hafal diluar kepala kiab-kitab nadzam, diantaranya Al-Jurumiyyah, Imrithi, Alfiyyah Ibnu Malik, Matan Jauharotut Tauhid, Sullamul Munauroq serta Rohabiyyah fil Faroidl. Seiring pula dengan kepiawaiannya melahap kitab-kitab fiqh madzhab Asy-Syafi’I, semisal Fathul Qorib, Fathul Mu’in, Fathul Wahhab dan lain sebagainya.

Silsilah Keilmuan
Pendidikan Awal di Lirboyo
Pada tahun kemerdekaan, Beliau memulai pengembaraannya guna ngangsu kaweruh ke Pondok Lirboyo Kediri, dibawah bimbingan KH. Abdul Karim yang terkenal dengan Mbah Manaf. Selain kepada Mbah Manaf, Beliau juga menimba ilmu agama dari KH. Mahrus Ali juga KH. Marzuqi. Di pondok Lirboyo, pribadi yang sudah cemerlang ini masih diasah pula selama kurang lebih lima tahun. Waktu yang melelahkan bagi orang kebanyakan, tapi tentu masih belum cukup untuk menegak habis ilmu pengetahuan.

Menuntut Ilmu di Mekkah tanpa kenal batas, beliau tetap menceburkan dirinya dalam samudra ilmu-ilmu agama. Sampai pada akhirnya, saat menginjak usia 21 tahun, beliau menuruti panggilan jiwanya untuk mengembara ke Makkah Al-Mukarromah. Perjalanan ini diiringi oleh kakeknya sendiri, yakni KH. Ahmad bin Syu’aib. Tidak hanya satu, semua mata air ilmu agama dihampirinya. Beliau menerima ilmu dari sekian banyak orang ternama dibidangnya, antara lain:

• Sayyid Alawi bin Abbas Al Maliki
• Syekh Al-Imam Hasan Al-Masysyath
• Sayyid Amin Al-Quthbi
• Syekh Yasin bin Isa Al- Fadani
• Syekh Abdul Qodir Almandily

Menuntut Ilmu di Ulama Besar Jawa
Dua tahun lebih Beliau menetap di Makkah Al- Mukarromah. Sekembalinya dari Tanah suci, Beliau masih melanjutkan semangatnya untuk “ngangsu kaweruh” yang tak pernah surut. Walau sudah dari Arab, beliau masih meluangkan waktu untuk memperkaya pengetahuannya dengan belajar kepada Ulama-ulama’ besar tanah Jawa saat itu.

Penerus Beliau
Putra putra beliau antara lain:

1. KH Abdullah Ubab
2. KH Gus Najih
3. KH Majid Kamil
4. Gus Abd. Ghofur
5. Gus Abd. Rouf
6. Gus M. Wafi
   7 . Gus Yasin
7. Gus Idror
   dan dua putri, yaitu:
8. Sobihah (mustofa aqil)
9. Rodhiyah (Gus Anam)

Jasa dan Karya Beliau Pesantren Al Anwar, Sarang. Pada tahun 1965 beliau mengabdikan diri untuk berkhidmat pada ilmu-ilmu agama. Hal itu diiringi dengan berdirinya Pondok Pesantren yang berada disisi kediaman Beliau. Pesantren yang sekarang dikenal dengan nama Al-Anwar. Satu dari sekian pesantren yang ada di Sarang. Keharuman nama dan kebesaran Beliau sudah tidak bisa dibatasi lagi dengan peta geografis.

Banyak sudah ulama-ulama dan santri yang berhasil “jadi orang” karena ikut di-gulo wentah dalam pesantren Beliau.

Sudah terbukti bahwa ilmu-ilmu yang Belaiu miliki tidak cuma membesarkan jiwa Beliau secara pribadi, tapi juga membesarkan setiap santri yang bersungguh-sungguh mengecap tetesan ilmu dari Beliau. Kemudian sekitar tahun 2008 beliau kembali mengibarkan sayapnya dengan mendirikan Pondok Pesantren Al-Anwar 2 di Gondan Sarang Rembang, yang kemudian oleh beliau dipasrahkan pengasuhannya kepada putranya KH. Ubab Maimun PP Al-Anwar yang berada di kampung Karangmangu Sarang Rembang Jawa Tengah didirikan oleh KH. Maimun Zubair pada tahun 1967.

Pondok ini pada mulanya adalah sebuah kelompok pengajian yang dirintis oleh KH. Ahmad Syuaib dan KH. Zubair Dahlan. Kelompok pengajian tersebut pada awalnya dilaksanakan di mushalla. Pada perkembangan selanjutnya kedua perintis tersebut mendirikan tiga komplek bangunan, yaitu komplek A, B dan C. Komplek B dikembangkan oleh KH. Abdul Rochim Ahmad menjadi PP Ma’hadul Ulumis Syar’iyah.

Sedang komplek A dikembangkan menjadi PP Al-Anwar oleh KH. Maimun Zubair, putra KH. Zubair Dahlan. Latar belakang pendirian pondok di samping untuk melanjutkan kegiatan pengajian, juga dilatarbelakangi oleh keinginan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar yang umumnya berpenghasilan rendah sebagai nelayan. Perkembangan jumlah santri PP. Al-Anwar yang cukup pesat, menuntut adanya pembangunan di bidang fisik.

Pada tahun 1971 musholla direnovasi dengan menambahkan bangunan diatasnya yang kemudian disebut dengan Khos Darussalam, juga dibangun sebuah kantor yang berada sebelah Selatan ndalem syaikhina. Seiring dengan bertambahnya santri maka pembangunan secara fisik pun terus dilakukan. Tercatat pada tahun 1973 dibangun Khos Darunna’im, tahun 1975 Khos Nurul Huda, tahun 1980 Khos AF, dan masih banyak lagi pembangunan fisik yang yang lain.

Terakhir dibangunnya gedung serbaguna PP. Al-Anwar berlantai lima pada tahun 2004 dan juga pada tahun 2005 dibangun Ruwaq Daruttauhid PP. Al-Anwar yang setelah selesai pengerjaannya digunakan sebagai tempat pertemuan (Multaqo) alumni Sayyid Muhammad Alawy al Maliki Makkah al Mukarromah.

Tokoh Nasional Tradisional
Mbah Moen, begitu orang biasa memanggilnya, banyak dikenal dan mengenal erat tokoh-tokoh nasional, tapi itu tidak menjadikannya tercerabut dari basis tradisinya semula. Sementara walau sering kali menjadi peraduan bagi keluh kesah masyarakat, tapi semua itu tetap tidak menghalanginya untuk menyelami dunia luar, tepatnya yang tidak berhubungan dengan kebiasaan di pesantren sekalipun. Beliau juga pernah menjadi anggota DPRD kabupaten Rembang selama 7 tahun. Setelah berakhirnya masa tugas, beliau mulai berkonsentrasi mengurus pondoknya yang baru berdiri selama sekitar 7 atau 8 tahun.

Tapi rupanya tenaga dan pikiran beliau masih dibutuhkan oleh negara sehingga beliau diangkat menjadi anggota MPR RI utusan Jateng selama tiga periode. Dalam dunia politik beliau tergolong kiyai yang adem-ayem. Di saat NU sedang ramai mendirkan PKB (1998) mbah Moen lebih memilih diam dan istiqomah di PPP, partai dengan gambar Ka’bah. Pada tahun 1977, KH. Maimun Zubair mengembangkan pesantren dengan mendirikan PP putri Al-Anwar. berawal dari sebidang tanah yang dimiliki dan hasil pembelian tanah milik tetangga, beliau termotivasi akan kondisi masyarakat sekitar pada saat itu yang belum rutin mengerjakan sholat 5 waktu serta minimnya kemampuan mereka dalam membaca Al Qur’an. Sebagai langkah awal, lalu dibangunlah sebuah musholla di belakang rumah yang semula berdindingkan anyaman bambu.

Kisah Teladan Beliau
Antara Beliau dan Gus Dur
“Aku ini tidak pernah setuju dengan Gus Dur”, kata Kyai Maimun Zubair. “Yah… namanya manusia. Tapi aku tidak berani membenci, apalagi memusuhinya. Takut kuwalat!” Kenyataannya, tidak seratus persen Mbah Maimun berseberangan dengan Gus Dur.

Ketika suatu kali seorang tokoh intelektual datang jauh-jauh dari Jakarta untuk mengajak beliau masuk ICMI, Mbah Maimun menolak. “Pak Kiyai ini intelektual yang mumpuni lho”, kata si tokoh, “cocok sekali kalau masuk ICMI!.” “Ah, saya cukup Nahdlatul Ulama saja, gabung rombongannya pewaris nabi.” kata mbah Mun “Memangnya di ICMI nggak bisa?” “Kan nggak ada hadits Al-ICMI warotsatul anbiyaa’? Kalau Al-Ulamaa’ ada!”kata mbah Mun.(111)

TRANSISI, – Kementerian Sekretariat Negara memastikan pemerintah tetap memperbolehkan rok untuk digunakan oleh pasukan pengibar bendera pusaka  atau Paskibraka saat upacara pengibaran Bendera Merah Putih, pada 17 Agustus 2019. Penggunaan rok dibatasi hanya untuk perempuan yang tak mengenakan hijab.

“Jadi untuk anggota Paskibraka, kita putuskan bagi yang memakai hijab memakai celana panjang, dan yang tidak pakai hijab, masih memakai rok,” kata Sekretaris Kementerian Sekretaris Negara Setya Utama, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juli 2019.

Setya menegaskan keputusan ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Upacara Kenegaraan dan Acara Resmi. Adapun alasannya, adalah untuk menonjolkan keberagaman yang ada di dalam tubuh Paskibraka.

Ia menyebut, saat ini di antara 34 anggota perempuan Paskibraka, ada 22 orang yang menggunakan hijab, dan 12 yang tak berkerudung.

“Diputuskan karena ini keragaman dan kita tahu juga bahwa undangan dalam HUT 17 Agustus tersebut memakai baju nasional yang menyimbolkan keberagaman juga,” kata Setya. (Reza)

TRANSISI,- Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin tergesa-gesa dalam memutuskan lokasi ibu kota baru. Rencananya, keputusan mengenai lokasi tersebut akan disampaikannya pada Agustus mendatang.

“Memang dari dulu sudah saya sampaikan, pindah ke Kalimantan. Nah Kalimantann, Kalimantan yang mana? Nanti kita sampaikan Agustus,” kata Presiden di kawasan wisata The Kaldera Toba, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, Selasa, 30 Juli 2019.

Hingga saat ini, Presiden mengatakan, pemerintah masih berupaya menyelesaikan kajian-kajian pendukung terkait hal tersebut.

“Kajiannya belum rampung, belum tuntas. Nanti kalau sudah rampung, sudah tuntas, dan detailnya sudah dipaparkan (seperti) kajian kebencanaan seperti apa, mengenai air, mengenai keekonomian, mengenai demografinya, masalah sosial politik, pertahanan keamanan. Semuanya memang harus komplet,” ucapnya.

Kepala Negara mengakui bahwa pemerintah tidak tergesa-gesa dalam melakukan pengambilan keputusan. Meski demikian, ia berharap agar keputusan terkait lokasi pemindahan ibu kota ini dapat secepatnya diambil.

“Kita tidak ingin tergesa-gesa, tetapi ingin secepatnya diputuskan,” tandasnya.(feriAzs)

Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana Joko Widodo meninjau Kampung Ulos Hutaraja, di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, 30 Juli 2019. Di kampung tersebut, Presiden sempat menari bersama dengan anak-anak setempat. Kepala Negara dan Ibu Iriana bahkan sempat singgah di salah satu rumah warga di sana.

Kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Presiden pun meminta agar kampung tersebut ditata agar menjadi obyek wisata yang menarik.(Red-BS)

SUMUT,- Kedatangan Presiden Joko Widodo beserta rombongan ke daerah Sumatera Utara dan beberapa kabupaten lainnya sekitar Danau Toba, ternyata membuat masyarakat bangga dan bahagia. Hal ini tentunya disambut baik di berbagai kalangan membawa positif terhadap masyarakat sekitar Danau Toba ataupun Tapanuli Utara sekitarnya.(30/7 20.03)

Ade Febriani Munthe seorang Disabilitas dari daerah kabupaten Dairi juga menanggapi positif kehadiran orang nomor satu di Indonesia tersebut. Kepada redaksi RMNEWS.com Ade febrina munthe yang beralamat di tanjung beringin 1, kecamatan sumbul, kabupaten Dairi, Sumatera Utara memberikan pandangannya selakup penyandang disabilitas, yang telah tamat pendidikan 2018 lalu,

Ade yang saat ini berusia 21 tahun, menjelaskan bahwa dirinya juga memiliki kebutuhan sehari-hari seperti pekerjaan, tempat tinggal hingga makan sehari-hari, dsb, ujarnya.

Saya sering buka google untuk mencari pekerjaan untuk kami disabilitas, seperti BUMN, atau CPNS.

Namun, informasi yang saya dapat sangat sedikit, karena dasarnya saya hanya menggunakan hanphone…
Belum lagi, yang saya dapat hanyalah berita, Contoh pemerintah menyediakan lapangan kerja bagi disabilitas, ungkap Ade.

Tetapi dirinya untuk menjangkau lapangan pekerjaan tersebut masih belum mendapatkan jalan..
Seakan-akan semua hanyalah berita dan berita..tanpa ada jalan yang diberikan, untuk mendapat formulir pekerjaan yang disebutkan tadi.

Sekali lagi, saya ade munthe, sebagai penyandang disabilitas dari Dairi. Kami di ingin dilihat oleh negeri ini, ungkapnya kepada RMNEWS.com

Seorang Ade Febriani Munthe walaupun Disabilitas tetapi dirinya di tingkat sekolah sangat berprestasi dan mengikuti program yang ada dari pemerintah walaupun pemkab. kabupaten Dairi kepedulian Kepedulian kepada kaum disabilitas, sangatlah minim, ujarnya.

“Padahal kami Kaum disabilitas memiliki semangat yang tinggi”

Namun di daerah saya,karena keadaan ekonomi memang masih menghantui,
Kadang kaum disabilitas seperti saya sendiri merasa tidak diperlukan.

Saya sendiri pernah mendapat prestasi di sekolah, mengikuti olimpiade sains.

Saya fikir itu semua tidak akan ada guna nya, jika tidak ada perhatian dari pemerintah.

Saya mengikuti sekolah, bukan di SLB namun di sekolah negeri dan swasta.
Mengingat hal ini, saya berharap,kami di lihat.. semoga Presiden Jokowi juga memperhatikan kami kaum Disabilitas dan mendapat tempat di negeri tercinta ini, harapnya kepada Pemerintah saat ini melalui Presiden Jokowi. (Kor-Sis)