TRANSISI RIAU,- Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya menjaga komitmen dari seluruh pihak untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal itu ditegaskan Presiden saat meninjau lokasi karhutla di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Kota Pekanbaru, Selasa, 17 September 2019.

“Pencegahan itu lebih efektif. Pencegahan itu tidak membutuhkan biaya banyak. Lebih efektif. Tapi kalau sudah kejadian seperti yang kita lihat sekarang ini, sudah kerja yang luar biasa (sulitnya),” ujarnya.

Saat meninjau, Kepala Negara sempat bertanya sejumlah hal kepada beberapa aparat yang bertugas memadamkan kebakaran di lokasi. Menurut mereka, api yang telah membesar membuat penanganan membutuhkan waktu yang cukup lama.

“Saya tanya tadi TNI dan Polri yang ada di sini sudah berapa hari (bertugas). Sudah lebih dari satu bulan. Lebih dari satu bulan,” ungkapnya.

Apalagi, Presiden melanjutkan, lahan yang masih terus diupayakan pemadamannya tersebut merupakan lahan gambut yang memang relatif lebih sulit untuk ditangani.

“Apalagi di daerah gambut seperti sekarang ini. Lebih sulit lagi. Kelihatan sudah padam, (tapi) api di bawahnya masih menganga,” ucapnya.

Pemerintah sendiri, melalui Polri, akan melakukan upaya penindakan hukum bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan.

“Kalau kita lihat luasannya (lahan) besar sekali. Ini terorganisasi. Nanti coba ditanyakan Pak Kapolri penanganannya secara detail,” tutur Kepala Negara.

Ke depannya, Kepala Negara berharap agar masing-masing pihak menjalankan komitmen pencegahan kebakaran hutan dan lahan agar peristiwa yang terjadi saat ini tak terulang kembali.

“Perlu kita ingatkan agar pencegahan oleh desa, camat, bupati, bhabinsa, bhabinkamtibmas, polsek, koramil adalah yang pertama harus dikerjakan. Kalau sudah kejadian akan sulit,” tandasnya.

Turut menyertai Presiden dalam peninjauan ini di antaranya ialah Menkopolhukam Wiranto, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menpupera Basuki Hadimuljono, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian, Gubernur Riau Syamsuar, dan Kepala BNPB Doni Monardo. (Biro Pers)

TRANSISI,- Presiden Joko Widodo pada Selasa, 3 September 2019, memimpin rapat terbatas mengenai percepatan penerapan peta jalan industri 4.0 yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta. Bersama dengan jajaran terkait, Kepala Negara membahas tindak lanjut dari peta jalan industri 4.0 yang telah diluncurkan pada 4 April 2018 lalu.

Melalui peta jalan yang saat itu digagas oleh Kementerian Perindustrian dengan tema “Making Indonesia 4.0”, pemerintah hendak mengupayakan revitalisasi industri Indonesia secara menyeluruh.

“Ini kita perlukan agar langkah-langkah kita menghadapi perubahan global yang sangat cepat terutama datangnya revolusi industri jilid ke-4 ini betul-betul jelas, terukur, dan terintegrasi,” ujar Presiden dalam sesi pengantar rapat terbatas tersebut.

Saat ini, revolusi industri keempat yang berbicara tentang implementasi teknologi automasi dan pertukaran data dalam bidang industri tengah mentransformasi dunia. Menyambut perubahan tersebut, Kepala Negara menekankan bahwa Indonesia harus berani berubah dan melakukan pembenahan secara besar-besaran.

“Kita harus berani berubah. Berani melakukan berbagai lompatan dan langkah-langkah terobosan yang dimulai dari perbaikan regulasi yang tidak sinkron, peningkatan kualitas SDM, membangun ekosistem inovasi industri yang baik, peningkatan insentif-insentif untuk investasi di bidang teknologi, kemudian juga mendesain ulang zona-zona industri sampai dengan perbaikan alur aliran bahan materialnya,” ucapnya.

Pemerintah sendiri, dalam peta jalan tersebut, menjadikan lima industri nasional sebagai fokus implementasi industri 4.0 di tahap awal. Kelima industri prioritas tersebut ialah industri makanan dan minuman, tekstil dan busana, otomotif, elektronik, dan kimia.

Dalam pengantarnya itu, Presiden Joko Widodo meminta jajaran terkait untuk berkonsentrasi dalam membenahi dan memperbaiki struktur industri prioritas tersebut sehingga mampu mendorong peningkatan ekspor dan investasi serta mewujudkan pembukaan sepuluh juta lapangan kerja baru di tahun 2030 di mana industri Indonesia pada saat itu diharapkan telah mampu mengimplementasikan industri 4.0 dan bersaing dengan negara-negara lainnya.

“Saya yakin kalau kita konsentrasi memperbaiki struktur industri nasional kita sehingga makin kuat, maka kita akan mampu meningkatkan PDB secara signifikan dan terutama mendorong peningkatan ekspor dan investasi. Juga tidak kalah pentingnya adalah peningkatan lapangan pekerjaan yang baru, yang bisa menampung lebih banyak lagi tenaga-tenaga kerja yang ada di negara kita,” tandasnya. (Gum-Rez)

TRANSISI,- Presiden Joko Widodo pada siang ini, Selasa, 3 September 2019, mengundang secara khusus salah satu pemenang Festival Gapura Cinta Negeri yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, untuk santap siang bersama.

Bertempat di Istana Merdeka, Presiden Jokowi dan ketujuh perwakilan pemenang dari dua kabupaten tersebut tampak kompak mengenakan pakaian putih. Beberapa di antaranya juga tampak mengenakan topi rumbai, topi khas Papua.

Perwakilan yang hadir dari Kabupaten Kepulauan Yapen adalah Otniel Matias Kayani, Royland Worembay, dan Amos Ayum. Sedangkan perwakilan pemenang dari Kabupaten Nduga adalah Tekius Heluka, Giyanus Kumungga, Agung Rezki, dan Oktavianus Tara Putra.

“Kami diundang ke Istana Merdeka untuk menerima penghargaan dari Bapak Presiden Republik Indonesia dan sudah terlaksana dari kemarin. Sebenarnya hari ini kami sudah balik ke daerah, cuma hari ini kami diundang makan siang bersama Bapak Presiden di Istana Merdeka,” ujar Otniel Matias Kayani seusai pertemuan.

Dalam santap siang tersebut, Otniel menjelaskan bahwa Presiden Jokowi dan para warga Papua turut membahas sejumlah isu penting. Ia juga menyampaikan hal-hal yang menjadi aspirasi masyarakat kepada Presiden Jokowi untuk memajukan daerahnya.

“Ada beberapa hal penting yang juga bagian dari aspirasi masyarakat, baik di tingkat kampung, yang juga menjadi persoalan daerah yang mungkin tadi kami coba usulkan ke Bapak Presiden untuk menjadi perhatian juga untuk beliau,” ungkapnya.

Beberapa hal yang disampaikan kepada Presiden Jokowi antara lain membangun dan mengembangkan pemukiman, jembatan-jembatan penghubung antarkampung, dan sejumlah infrastruktur dasar lainnya.

“Bapak Presiden merespons sangat baik. Beliau sudah memasukkan dalam agenda, catatan. Nanti beliau sampaikan saja secepatnya akan diupayakan,” imbuhnya.

Di hadapan para jurnalis yang mewawancarainya, Otniel menyampaikan sebuah pesan perdamaian untuk seluruh rakyat di Tanah Air.

“Kita sama-sama jaga keadaan di negara biar aman terkendali. Kita sama-sama warga negara yang bertanggung jawab tentang stabilitas negara. Harus wajib menjaga keamanan,” tandasnya.

Untuk diketahui, kemarin, Presiden Joko Widodo bersilaturahmi dengan para pemenang Festival Gapura Cinta Negeri di Istana Negara. Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi sekaligus memberikan hadiah bagi 10 pemenang dari kategori umum, 3 pemenang dari kategori lembaga/instansi/perusahaan/organisasi, dan 1 pemenang dari kategori penghargaan khusus.

Perwakilan dari Kabupaten Yapen yang diundang santap siang merupakan warga Kampung Mantembu. Mereka adalah salah satu pemenang dari kategori umum. Sedangkan perwakilan dari Kabupaten Nduga merupakan pemenang kategori penghargaan khusus. Mereka berasal dari Distrik Mbua. (Gum)

TRANSISI,- Presiden Jokowi memerintahkan agar situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan Papua Barat untuk dijaga dan segera dipulihkan. Dalam kaitannya dengan itu, Presiden menggarisbawahi bahwa seluruh warga negara Indonesia, tanpa terkecuali, berhak mendapat perlindungan dan dijaga martabatnya.

Hal itu disampaikan Presiden kepada jajaran terkait saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka pada Jumat, 30 Agustus 2019, untuk membahas penanganan situasi keamanan di Papua dan Papua Barat.

“Saya perintahkan agar situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan Papua Barat juga dijaga dan segera dipulihkan. Semua warga negara tanpa kecuali, semuanya, harus dilindungi dan dijaga harkat dan martabatnya,” ujar Presiden.

Pemulihan tersebut juga mencakup perbaikan terhadap kerusakan sejumlah fasilitas umum selepas aksi unjuk rasa di Papua dan Papua Barat. Presiden berharap agar aktivitas perekonomian, pendidikan, dan pelayanan publik dapat kembali berjalan seperti sediakala.

Selain itu, Presiden Joko Widodo meminta aparat keamanan untuk menindak tegas pelaku perusakan dan provokasi yang mengakibatkan suasana menjadi tidak kondusif. Ia mengatakan bahwa pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap tindakan anarkistis di Bumi Cenderawasih.

“Tidak ada toleransi pada perusuh dan pelaku tindakan-tindakan anarkistis. Saya juga, saya ulang lagi, memerintahkan kepada aparat keamanan untuk bertindak secara tegas kepada siapapun yang melakukan tindakan rasialis dalam bentuk apapun,” Tegas Presiden.

Presiden sendiri telah menerima laporan bahwa tindakan hukum telah diambil baik kepada oknum sipil maupun militer tanpa terkecuali yang melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang telah disebutkan.

Lebih jauh, dirinya meyakini bahwa masyarakat Papua dan Papua Barat adalah masyarakat yang cinta akan kedamaian. Presiden berharap agar Tanah Papua senantiasa menjadi wilayah yang damai.

“Saya percaya bahwa warga di Papua adalah warga yang cinta damai, cinta kepada bangsa dan negara,” tuturnya.

Riapat terbatas tersebut digelar seusai Presiden melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah. Jajaran terkait yang hadir dalam kesempatan itu ialah Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (DR- Gum)