BOJONEGORO||TRANSISINEWS– Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat koordinasi terkait pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada unit kerja Puskesmas, Selasa (05/05/2026).
Rapat ini fokus membahas strategi optimalisasi pendapatan daerah melalui fleksibilitas pengelolaan keuangan BLUD di sektor kesehatan, yang diikuti Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Bojonegoro.
Langkah ini dilakukan guna memastikan fleksibilitas pengelolaan keuangan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, SH., MH., dalam memimpin rapat menekankan pentingnya kemandirian Puskesmas dalam mengelola anggaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan APBD.
Dalam pemaparannya, perwakilan Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa sumber pendapatan utama Puskesmas berasal dari dana Kapitasi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).
Namun, diakui terdapat selisih (gap) pendapatan yang cukup signifikan antar wilayah akibat perbedaan jumlah penduduk.
Tercatat, Puskesmas dengan pendapatan tertinggi diraih oleh Puskesmas Jeruk Purut sebesar Rp5,3 Miliar, disusul Baureno (Rp4,9 M), dan Kepohbaru (Rp4,7 M).
Sementara itu, pendapatan terendah berada di Puskesmas Ngambon dan Kedewan yang masing-masing berkisar di angka Rp1,2 Miliar.
”Anggaran ini masuk langsung ke rekening Puskesmas dan dikelola sendiri secara mandiri oleh BLUD. Untuk belanja operasional dilakukan sendiri, kecuali untuk alat kesehatan besar atau obat-obatan tertentu tetap didukung oleh Dinas Kesehatan,” ujar perwakilan tenaga kesehatan dalam rapat tersebut.
Untuk mendongkrak pendapatan, Dinas Kesehatan kini berfokus pada peningkatan Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK).
