SAMPANG||TRANSISINEWS–Sengkarut pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Sampang menggelinding panas.
Institusi Kodim 0828 Sampang kini menjadi sorotan utama menyusul mencuatnya dugaan ketimpangan anggaran yang fantastis serta adanya tekanan psikologis yang dialami para Kepala Desa (Kades) di lapangan.
Persoalan ini memuncak dalam audiensi antara Media Center Sampang (MCS) dan Komisi I DPRD Sampang pada Senin (25/05/2026).
Ironisnya, di tengah isu krusial yang menyangkut hajat hidup masyarakat desa ini, dari total 9 anggota Komisi I, hanya 3 legislator yang hadir di ruang pertemuan, yakni Mohammad Salim (NasDem), Jauhari (NasDem), dan H. Muji (PPP).
Kritik paling tajam datang dari Anggota Komisi I DPRD Sampang, Jauhari sepakat seirama dengan pernyataan Ketua MCS, Fathor Rahman.
Ia membeberkan data mengejutkan mengenai tata kelola keuangan program KDMP yang diduga kuat tidak transparan.
Jauhari mengungkapkan adanya jurang pemisah yang sangat lebar antara pagu anggaran resmi dengan realisasi fisik di lapangan yang dikawal oleh pihak terkait, termasuk Kodim 0828 Sampang.
“Pagu anggaran pembangunan KDMP itu tercatat sekitar Rp1,658 miliar. Namun, fakta di lapangan menunjukkan dana yang sampai ke pelaksana bervariasi dan menyusut drastis, hanya berkisar antara Rp450 juta hingga Rp800 juta,” ungkap Jauhari gamblang.
Ke mana larinya sisa anggaran miliaran rupiah tersebut kini menjadi pertanyaan besar yang dialamatkan publik kepada para pemangku kebijakan program, termasuk institusi TNI di tingkat daerah yang terlibat dalam pengawalan program bentukan Presiden RI Prabowo Subianto ini.
Tidak hanya soal jomplangnya anggaran, Komisi I juga membongkar adanya kondisi dilematis dan tekanan yang dihadapi para kepala desa.
