BOJONEGORO||TRANSISINEWS– Alokasi anggaran fantastis senilai Rp89 miliar untuk program Gayatri (Gerakan Beternak Ayam Mandiri) menjadi sorotan tajam dalam rapat kerja Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro bersama Dinas Peternakan dan Perikanan, Senin (4/5/2026).
Legislatif menilai program yang menyasar 5.400 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut rawan penyelewengan akibat lemahnya sistem pendampingan.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, mempertanyakan skema tanggung jawab pengawasan di tingkat lapangan.
Ia menilai, jika beban pendampingan hanya dilimpahkan kepada pemerintah desa tanpa kejelasan sumber pembiayaan, maka program tersebut terancam tidak tepat sasaran.
“Kalau desa yang ditunjuk, gaji pendamping diambil dari mana? Sementara Alokasi Dana Desa (ADD) saat ini sangat terbatas. Program ini terkesan berjalan sendiri tanpa pengandalan tenaga ahli yang mumpuni, sehingga sangat rawan,” ujar Lasuri dengan nada kritis.
Selain masalah manajerial, Komisi B juga menyoroti jeritan para peternak mengenai tingginya harga pakan yang tidak sebanding dengan harga jual telur.
Kondisi ini memicu kekhawatiran bahwa bantuan ayam tersebut justru akan membebani warga kurang mampu di kemudian hari.
Sebagai solusi jangka panjang, DPRD mendorong Pemkab Bojonegoro untuk segera membangun pabrik pakan ternak mandiri.
Langkah ini dianggap satu-satunya cara untuk menekan biaya produksi dan menjamin keberlanjutan ekonomi para peternak kecil di Bojonegoro.
“Kita tidak ingin masyarakat hanya diberi ayam, tapi kemudian bingung memberi makan karena harganya mahal. Tujuan otonomi daerah adalah kemandirian, maka pabrik pakan adalah kebutuhan mendesak,” imbuhnya.
Merespons kritik tersebut, Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro, Elfia Nuraini, mengakui adanya kendala teknis di lapangan.
Elfia membenarkan adanya laporan mengenai KPM yang menjual aset bantuan berupa kandang dan ayam, meski persentasenya diklaim masih sangat kecil.
“Memang ada beberapa KPM yang menjual kandang dan ayamnya karena tidak sanggup melanjutkan, tapi jumlahnya relatif kecil, hanya sekitar satu persen saja,” jelasnya di hadapan anggota dewan.
Terkait merosotnya harga telur, Elfia berdalih hal itu dipengaruhi oleh faktor musiman, yakni bulan Selo dalam penanggalan Jawa yang minim acara hajatan.
Sebagai langkah mitigasi, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mengeluarkan surat edaran instruksi khusus.
“Wakil Bupati telah mengeluarkan edaran agar SPPG menyerap telur Gayatri. Selain itu, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) diimbau untuk membeli minimal dua kilogram telur guna membantu mendongkrak harga pasar yang sedang lesu,” pungkasnya. (red)
