BOJONEGORO||TRANSISINEWS– Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menegaskan bahwa operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.
Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja terkait perkembangan pembangunan dan tata kelola KDKMP yang digelar di Ruang Komisi B, Rabu (15/4/2026).
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi B, Lasuri, dihadiri oleh jajaran anggota dewan, perwakilan OPD, Kodim 0813 Bojonegoro, serta pengurus koperasi dan kepala desa.
Agenda ini merupakan tindak lanjut dari jadwal kegiatan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD untuk mengevaluasi Program Strategis Nasional (PSN) di tingkat daerah.
Dalam arahannya, Lasuri menyoroti beberapa kendala fisik yang menghambat percepatan program.
“Kami berharap program ini terealisasi 100 persen, namun faktanya ada koperasi yang bangunannya selesai tapi belum beroperasi karena masalah pengurukan lahan serta status Lahan Sawah Dilindungi (LSD),” ungkapnya.
Komandan Kodim Bojonegoro, Letkol Inf Dedy Dwi Wijayanto, menjelaskan bahwa secara nasional progres pembangunan fisik KDKMP di Bojonegoro sangat signifikan.
Fasilitas seperti klinik, gerai usaha, dan distribusi pupuk disiapkan untuk mendongkrak ekonomi desa.
“Kodim bertugas pada pembangunan fisik, sedangkan untuk operasionalnya kami masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari pusat,” tegas Dandim.
Ia juga mengingatkan agar aset operasional yang sudah disalurkan tidak diubah peruntukannya.
Di sisi lain, perwakilan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro melaporkan bahwa dari 430 koperasi berbadan hukum, 90 unit di antaranya sudah terbangun 100 persen.
Kendati demikian, persoalan permodalan dan ketersediaan lahan masih menjadi tantangan utama yang harus segera dicarikan solusi.
Ketua PKDI Kabupaten Bojonegoro, Sudawam, meminta kejelasan regulasi jika nantinya ada penggunaan dana desa untuk mendukung sarana prasarana koperasi tersebut agar tidak terjadi pelanggaran hukum di kemudian hari.
Menutup rapat, Komisi B DPRD Bojonegoro menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan ketat.
DPRD berkomitmen memastikan agar KDMP benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi yang profesional dan akuntabel bagi masyarakat desa di Bojonegoro.(red)
