BOJONEGORO||TRANSISINEWS – Guna memastikan program pemberdayaan masyarakat berjalan optimal, Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro turun langsung ke lapangan.
Langkah pengawasan ini diwujudkan melalui agenda monitoring dan evaluasi (monev) Program Gayatri serta Domba Kesejahteraan yang dipusatkan di Kecamatan Baureno, Senin (25/5/2026).
Agenda monev tersebut dihadiri langsung oleh jajaran anggota Komisi B DPRD Bojonegoro, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro, Camat Baureno, jajaran perangkat desa, para pendamping program, serta perwakilan warga penerima manfaat.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, menjelaskan bahwa peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara objektif sejauh mana dampak positif program tersebut dirasakan oleh masyarakat, sekaligus menyerap langsung dinamika perkembangannya di tingkat bawah.
”Kami sengaja mengundang perwakilan penerima manfaat dari seluruh desa di Kecamatan Baureno ini agar legislatif mendapatkan potret utuh mengenai progres harian program, termasuk mengidentifikasi kendala teknis apa saja yang dihadapi peternak di lapangan,” ujar Lasuri.
Berdasarkan hasil pemantauan sementara di lapangan, politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan program besutan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tersebut secara umum berjalan di jalur yang benar.
Sebagian besar masyarakat hilir telah merasakan perputaran stimulus ekonomi dari bantuan peternakan yang dikucurkan.
Dari total seratus lebih penerima manfaat yang dievaluasi, Komisi B hanya menemukan tiga laporan mengenai adanya pemindahtanganan bantuan.
Di luar kasus minor tersebut, mayoritas peternak dinilai sukses merawat, mempertahankan, serta mengembangkan modal ternak mereka sesuai instruksi awal program.
Meski demikian, Lasuri menggarisbawahi beberapa catatan krusial yang harus segera dibenahi oleh dinas terkait untuk pelaksanaan ke depan.
”Secara kuantitas, mayoritas penerima konsisten menjalankan program ini dan sudah memetik hasilnya. Namun, ke depan intervensi pemerintah harus lebih fokus pada peningkatan kualitas dan mutu bibit ternak yang didistribusikan. Hal ini penting agar produktivitas hasil peternakan warga bisa jauh lebih maksimal,” imbuh Lasuri.
Melalui langkah pengawasan berkala ini, Komisi B DPRD Bojonegoro berkomitmen untuk mengawal agar instrumen program pemberdayaan masyarakat desa ini dapat bergulir secara efektif, transparan, tepat sasaran, dan menjadi motor penggerak kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah perdesaan.(red)
