Papua Barat- Transisi news. Com. Disetiap 10 Desember 2025 merupakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) yang diperingati secara internasional di seluruh dunia, termasuk di Indonesia dan di Tanah Papua. Khusus bagi rakyat Papua dari Sorong sampai Samarai, HAM benar- benar telah menjadi bagian urgen tapi juga krusial untuk selalu diangkat dan dibicarakan serta didiskusikan oleh semua kalangan akademisi maupun praktisi penegak hukum serta aktivis dan Pembela HAM itu sendiri.
dikarenakan terdapat dugaan kuat bahwa semenjak upaya integrasi politik Tanah, Negeri dan Rakyat Papua sebagai sebuah entitas bangsa sesungguhnya telah diawali oleh dugaan keras terjadinya sejumlah konspirasi politik dunia untuk menafikan hak-hak dasar atau asasi dari orang Papua Asli yang berasal dari rumpun Ras Melanesia. Padahal Orang Papua Asli adalah merupakan entitas penguasa bumi di Tanah Papua
yang dijuluki the Land of Paradise (Bumi Cenderawasih). Bahkan sebelum masuknya Injil di tanah Papua, 5 Februari 1855 (170 tahun lalu). Tanah dan Negeri Papua seringkali dijuluki sebagai Benua Hitam atau tanah Orang Kulit Hitam Rambut Kriting dan menjadi Bagian dari Ras Negroid,” Ungkap Tokoh HAM Di seluruh tanah Papua,
Sembari Warinussy Menjelaskan, Dr.Greg Poulgrain dalam bukunya : Bayang- bayang Intervensi, Perang Siasat John F.Kennedy dan Allen Dulles atas Sukarno (The Incubus of Intervention, Conflicting Indonesia strategis of John F.Kennedy and Allen Dulles). Buku tersebut diterbitkan oleh Best Publisher Yogyakarta dan pada halaman 228-232, Pulgrain (ahli Sejarah internasional yang bermukim di Australia) mencatat bahwa hilangnya Michael Rockefeller, anak laki- laki dari Gubernur kota New York, Nelson Rockefeller di wilayah pantai di selatan Papua pada tanggal 18 November 1961,
“ketika sedang mengumpulkan artefak untuk museum Bapaknya. Peristiwa tersebut menjadi dasar untuk membangun “argumentasi sesat” bahwa hilangnya Rockefeller muda ketika itu sebagai akibat kanibalisme Orang Papua Asli di bagian selatan tersebut. Poulgrain menulis lagi, hal itu (peristiwa hilang Rockefeller muda) menambah kemarahan yang menyertai beritanya sebagai “kematian yang disebabkan oleh kanibalisme” yang menjadi alat politik untuk menyangkal penentuan nasib sendiri.
Oleh sebab itulah dalam peringatan Hari HAM Internasional, 10 Desember 2025 ini Warinussy mendesak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) guna mengimplementasikan amanat Pasal 46 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
