Ia itu Perpres tentang Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Tanah Papua untuk melakukan klarifikasi terhadap sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI pada tanggal 1 Mei 1963. Hilangnya Michael Rockefeller tersebut ternyata terbungkus rapat hingga tahun ke-77 peringatan Hari HAM Internasional ini.”Ucap Warinussy Rabu 10 Desember 2025
Dampak politiknya bagi Orang Papua Asli hingga hari ini adalah menjadi tragedi tetap. Itulah catatan Greg Poulgrain yang perlu didalami oleh KKR di Tanah Papua yang akan dibentuk, karena diduga kuat Kennedy memiliki kaitan pribadi dengan tragedi tersebut. Apa yang terjadi kemudian adalah fondasi pembentukan cikal bakal Negara Papua usai peristiwa 1 Desember 1961
“yang merupakan langkah konsensus politik Orang Papua Asli dan Pemerintah Kerajaan Belanda ketika itu, kemudian di “mustahilkan” akibat Trikora Preside Soekarno di alun-alun kota Yogyakarta, 19 Desember 1961 yang justru menafikan hak-hak Orang Papua Asli sejak itu. Fakta aktual menjadi bukti saat berlangsungnya proses perundingan hingga penandatangan naskah Perjanjian New York, 15 Agustus 1962. Ungkap Warinussy
Berujung pada implementasi hak satu orang satu suara (one kan one vote) pada peristiwa Act of Free Choice yang tidak berlangsung di bawah situasi netral. Dampaknya, diduga terjadi peristiwa pelanggaran HAM yang Berat dalam kategori Kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida yang sesungguhnya berlangsung hingga hari ini.
Orang Papua Asli menjadi kehilangan hak asasinya akibat kepentingan politik negara adidaya Amerika Serikat yang dipersonifikasikan pada diri Allen Dulles dan Presiden Sukarno saat itu. Ini fakta sejarah yang membutuhkan klarifikasi secara jujur, adik dan transparan demi masa depan Rakyat Papua Asli dan Tanah airnya dalam dunia ini. Tutup Warinussy.
