Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Abidin Fikri, menekankan bahwa kunci keberhasilan sistem jaminan produk halal terletak pada kolaborasi lintas sektor.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI menyoroti pentingnya akreditasi lembaga dan layanan BLU yang kredibel sebagai fondasi kepercayaan masyarakat.
“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait menjadi kunci agar sistem halal ini berjalan efektif, transparan, dan terintegrasi,” jelas Abidin Fikri.
Melalui forum diseminasi ini, diharapkan kesadaran pelaku usaha di Bojonegoro terhadap pentingnya sertifikasi halal semakin meningkat.
Terbentuknya ekosistem halal yang solid diyakini tidak hanya memberikan perlindungan bagi konsumen muslim, tetapi juga menjadi motor penggerak baru bagi kesejahteraan ekonomi di Bumi Angling Dharma.
Sertifikasi halal kini dipandang sebagai instrumen peningkatan nilai tambah produk yang akan memperkuat posisi Bojonegoro sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi syariah di Jawa Timur.(red)
