BOJONEGORO||TRANSISINEWS – Rapat kerja antara Komisi D DPRD Kabupaten Bojonegoro bersama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (PU BMPR) berlangsung dinamis di ruang rapat komisi, Selasa (5/5/2026).
Minimnya realisasi anggaran infrastruktur pada awal kuartal kedua tahun ini menjadi sorotan utama para legislatif.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi D, Imam Sholikin, didampingi jajaran pimpinan dan anggota komisi lainnya.
Dalam paparannya, Kepala Dinas PU BMPR, Chusaivi Ivan Rachmanto, mengungkapkan bahwa realisasi anggaran hingga awal Mei 2026 baru mencapai sekitar 3,16 persen atau setara dengan Rp10,5 miliar.
Ivan berkilah bahwa rendahnya serapan ini disebabkan oleh kendala administratif dan penyesuaian teknis pada sejumlah kegiatan.
“Sebagian kegiatan sudah mulai berjalan, meskipun ada beberapa yang masih tahap penyesuaian. Kami optimis dalam beberapa minggu ke depan progres akan meningkat signifikan,” jelas Ivan.
Ia menambahkan, program prioritas tahun ini mencakup peningkatan infrastruktur jalan dan penggantian jembatan di beberapa titik strategis yang membutuhkan waktu pengerjaan antara 5 hingga 6 bulan.
Menanggapi rendahnya angka tersebut, Wakil Ketua Komisi D, Sukur Priyanto, mendesak agar Dinas PU BMPR segera melakukan percepatan melalui skema lelang.
Menurutnya, keterlambatan administrasi tidak boleh menjadi alasan klasik yang menghambat pembangunan fisik.
“Kalau proses lelang bisa dipercepat, maka dampak pembangunan bisa langsung dirasakan masyarakat. Jangan menunda-nunda,” tegas Sukur.
