BOJONEGORO||TRANSISINEWS – Rapat kerja antara Komisi D DPRD Kabupaten Bojonegoro bersama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (PU BMPR) berlangsung dinamis di ruang rapat komisi, Selasa (5/5/2026).
Minimnya realisasi anggaran infrastruktur pada awal kuartal kedua tahun ini menjadi sorotan utama para legislatif.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi D, Imam Sholikin, didampingi jajaran pimpinan dan anggota komisi lainnya.
Dalam paparannya, Kepala Dinas PU BMPR, Chusaivi Ivan Rachmanto, mengungkapkan bahwa realisasi anggaran hingga awal Mei 2026 baru mencapai sekitar 3,16 persen atau setara dengan Rp10,5 miliar.
Ivan berkilah bahwa rendahnya serapan ini disebabkan oleh kendala administratif dan penyesuaian teknis pada sejumlah kegiatan.
“Sebagian kegiatan sudah mulai berjalan, meskipun ada beberapa yang masih tahap penyesuaian. Kami optimis dalam beberapa minggu ke depan progres akan meningkat signifikan,” jelas Ivan.
Ia menambahkan, program prioritas tahun ini mencakup peningkatan infrastruktur jalan dan penggantian jembatan di beberapa titik strategis yang membutuhkan waktu pengerjaan antara 5 hingga 6 bulan.
Menanggapi rendahnya angka tersebut, Wakil Ketua Komisi D, Sukur Priyanto, mendesak agar Dinas PU BMPR segera melakukan percepatan melalui skema lelang.
Menurutnya, keterlambatan administrasi tidak boleh menjadi alasan klasik yang menghambat pembangunan fisik.
“Kalau proses lelang bisa dipercepat, maka dampak pembangunan bisa langsung dirasakan masyarakat. Jangan menunda-nunda,” tegas Sukur.
Senada dengan itu, anggota Komisi D, Jumarianto, mengingatkan agar pembagian paket pekerjaan dilakukan secara tepat.
Ia mengkhawatirkan jika pekerjaan menumpuk di akhir tahun, maka kualitas proyek akan dikorbankan.
Selain masalah anggaran, persoalan teknis di lapangan turut mencuat.
Anggota Komisi D, M. Suparno, mengeluhkan kondisi jalan di wilayah Gayam yang kerap macet parah akibat aktivitas kendaraan berat industri migas.
Suparno menilai jalan yang sempit dan tidak rata sudah tidak memadai untuk beban lalu lintas saat ini.
Sementara itu, Wawan Kurniyanto menyoroti usulan pembangunan jalan penghubung desa ke poros kabupaten yang belum terakomodasi dan meminta kejelasan skala prioritas untuk tahun anggaran 2027.
Ketua Komisi D, Imam Sholikin, menutup rapat dengan memberikan target tegas.
Imam menyebut angka capaian minimal harus berada di kisaran 80–87 persen agar pembangunan benar-benar berdampak nyata.
“Kita harus bertanggung jawab terhadap anggaran. Target harus jelas dan terukur karena hasilnya ditunggu oleh masyarakat Bojonegoro,” pungkasnya.
Pihak PU BMPR menyatakan akan menampung seluruh masukan dan memprioritaskan pembangunan jalan yang belum tertangani, sembari tetap melanjutkan rekonstruksi pada ruas-ruas jalan utama.(red)
