Senada dengan itu, anggota Komisi D, Jumarianto, mengingatkan agar pembagian paket pekerjaan dilakukan secara tepat.
Ia mengkhawatirkan jika pekerjaan menumpuk di akhir tahun, maka kualitas proyek akan dikorbankan.
Selain masalah anggaran, persoalan teknis di lapangan turut mencuat.
Anggota Komisi D, M. Suparno, mengeluhkan kondisi jalan di wilayah Gayam yang kerap macet parah akibat aktivitas kendaraan berat industri migas.
Suparno menilai jalan yang sempit dan tidak rata sudah tidak memadai untuk beban lalu lintas saat ini.
Sementara itu, Wawan Kurniyanto menyoroti usulan pembangunan jalan penghubung desa ke poros kabupaten yang belum terakomodasi dan meminta kejelasan skala prioritas untuk tahun anggaran 2027.
Ketua Komisi D, Imam Sholikin, menutup rapat dengan memberikan target tegas.
Imam menyebut angka capaian minimal harus berada di kisaran 80–87 persen agar pembangunan benar-benar berdampak nyata.
“Kita harus bertanggung jawab terhadap anggaran. Target harus jelas dan terukur karena hasilnya ditunggu oleh masyarakat Bojonegoro,” pungkasnya.
Pihak PU BMPR menyatakan akan menampung seluruh masukan dan memprioritaskan pembangunan jalan yang belum tertangani, sembari tetap melanjutkan rekonstruksi pada ruas-ruas jalan utama.(red)
