BOJONEGORO||TRANSISINEWS – Rencana kegiatan study tour ke Bali yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 3 Bojonegoro memicu gelombang protes dari kalangan wali murid.
Program yang sejatinya bertujuan sebagai ajang pembelajaran di luar kelas ini justru dinilai menjadi beban finansial yang berat, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah.
Sejumlah wali murid mengaku merasa terdesak dan tidak memiliki pilihan lain selain mengikutkan anak mereka dalam agenda tersebut, meski harus menanggung beban utang.
“Kami sebenarnya keberatan, tapi sudah terlanjur tanda tangan persetujuan. Akhirnya terpaksa cari pinjaman dana agar anak tetap bisa berangkat,” ungkap salah satu wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan, Senin (6/4/2026).
Persoalan semakin pelik ketika beberapa orang tua mengeluhkan sulitnya menarik kembali uang yang telah disetorkan apabila siswa batal berangkat.
Pihak sekolah berdalih dana tersebut sudah dialokasikan ke pihak biro perjalanan (travel), sehingga proses pengembalian menjadi rumit.
Selain itu, muncul dugaan adanya syarat pelunasan kewajiban sekolah lainnya sebelum siswa diperbolehkan mengikuti study tour. Kondisi ini dinilai mencekik wali murid yang kurang mampu.
Bahkan, mencuat kabar bahwa bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang seharusnya untuk keperluan personal siswa, terpaksa dialihkan untuk menambal biaya perjalanan tersebut.
“Kalau saya belum bayar pakai uang pribadi, karena anak saya dapat PIP (untuk menutupinya),” ujar salah satu wali murid lainnya.
Menanggapi polemik yang bergulir, Humas SMA Negeri 3 Bojonegoro, Farid, menyatakan bahwa kegiatan study tour tidak dilarang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Namun, ia menekankan bahwa sekolah tidak melakukan pemaksaan dalam program ini.
“Tidak ada larangan, yang penting tidak memaksa,” jelas Farid saat dikonfirmasi pada Rabu (8/4/2026).
Meski demikian, pernyataan Farid terkait biaya pendidikan justru memicu kritik. Ia menyebut bahwa pemerintah tidak sepenuhnya menggratiskan biaya pendidikan.
Pernyataan ini dianggap kontraproduktif dengan program Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) Pemprov Jatim yang selama ini berkomitmen menggratiskan SPP di SMA/SMK Negeri.
Meski menuai penolakan, kegiatan study tour tetap berjalan sesuai jadwal.
Hal ini mendorong masyarakat dan wali murid mendesak Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Bojonegoro untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh.
Warga meminta adanya audit transparansi terhadap pengelolaan dana sekolah guna memastikan tidak ada penyalahgunaan bantuan pemerintah seperti PIP untuk kegiatan non-akademik yang memberatkan.
Hingga berita ini diterbitkan, Kasi SMA Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Bojonegoro, Devi Yuniar, belum memberikan keterangan resmi terkait langkah yang akan diambil untuk menengahi persoalan ini. (Red/mstr)
