BOJONEGORO||TRANSISI NEWS-Masyarakat Kabupaten Bojonegoro memang sedang dibingungkan dengan banyaknya isu terkait kebijakan Pemkab Bojonegoro yang dianggap kurang efisien.
Isu ini viral di media dan membuat masyarakat berpandangan bahwa Pemkab Bojonegoro belum bisa mengalokasikan anggaran APBD maupun PAD dengan baik.
Namun, perlu dilihat bahwa Pemkab Bojonegoro telah melakukan beberapa upaya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran. Misalnya, pada tahun 2024, Pemkab Bojonegoro telah menetapkan Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) yang mencakup perubahan pendapatan daerah sebesar Rp 5,492 triliun dan belanja daerah sebesar Rp 8,188 triliun.
Selain itu, Pemkab Bojonegoro juga telah mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan yang cukup besar, yaitu sebesar Rp 1,5 triliun yang mencapai 23,60% dari total anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa Pemkab Bojonegoro telah berupaya untuk mengalokasikan anggaran dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Namun, masih perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan dalam penggunaan anggaran APBD maupun PAD untuk memastikan bahwa kebijakan Pemkab Bojonegoro dapat berjalan dengan efisien dan efektif.
Beberapa hari ini ramai akan isu terkait pengadaan mobil dinas yang baru, beberapa masyarakat Bojonegoro mengkritik penggunaan anggaran untuk kendaraan dinas yang dianggap tidak tepat.
Kritik ini muncul di tengah banyaknya pengangguran dan bencana banjir yang melanda wilayah Bojonegoro.
