BOJONEGORO||TRANSISI NEWS-Masyarakat Kabupaten Bojonegoro memang sedang dibingungkan dengan banyaknya isu terkait kebijakan Pemkab Bojonegoro yang dianggap kurang efisien.
Isu ini viral di media dan membuat masyarakat berpandangan bahwa Pemkab Bojonegoro belum bisa mengalokasikan anggaran APBD maupun PAD dengan baik.
Namun, perlu dilihat bahwa Pemkab Bojonegoro telah melakukan beberapa upaya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran. Misalnya, pada tahun 2024, Pemkab Bojonegoro telah menetapkan Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) yang mencakup perubahan pendapatan daerah sebesar Rp 5,492 triliun dan belanja daerah sebesar Rp 8,188 triliun.
Selain itu, Pemkab Bojonegoro juga telah mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan yang cukup besar, yaitu sebesar Rp 1,5 triliun yang mencapai 23,60% dari total anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa Pemkab Bojonegoro telah berupaya untuk mengalokasikan anggaran dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Namun, masih perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan dalam penggunaan anggaran APBD maupun PAD untuk memastikan bahwa kebijakan Pemkab Bojonegoro dapat berjalan dengan efisien dan efektif.
Beberapa hari ini ramai akan isu terkait pengadaan mobil dinas yang baru, beberapa masyarakat Bojonegoro mengkritik penggunaan anggaran untuk kendaraan dinas yang dianggap tidak tepat.
Kritik ini muncul di tengah banyaknya pengangguran dan bencana banjir yang melanda wilayah Bojonegoro.
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran di Bojonegoro masih cukup tinggi. Sementara itu, bencana banjir yang sering melanda wilayah Bojonegoro juga memerlukan perhatian serius dari pemerintah.
Namun, penggunaan anggaran untuk kendaraan dinas yang mahal dan mewah dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Salah satu warga Kecamatan Sumberrejo AR (32), berharap bahwa anggaran tersebut dapat digunakan untuk program-program yang lebih bermanfaat, seperti peningkatan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
“Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan menggunakan anggaran secara lebih efektif dan efisien,” Ujarnya.
Lanjut AR, seharusnya kepemimpinan yang baru bisa lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat daripada kenyamanan pejabat daerah.
“Masyarakat memilih pemimpin saat Pilkada yang telah lalu dengan harapan besar agar kesejahteraan dan kemakmuran dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Dengarkan suara kami, Suara Hati Rakyat ,” Tegasnya.
