“Sehingga yang belum teralokasikan sejumlah Rp. 3.803.885.634,-,” terangnya.
Bappeda Bojonegoro juga berkomitmen akan memperbaiki dan meningkatkan perhatian terhadap usulan prioritas program yang lebih penting dalam pembagian alokasi dana CSR agar tidak terjadi double accounting.
“CSR merupakan sebuah bagian program pemberdayaan dan peningkatan ekonomi yang mengedepankan program prioritas kesejahteraan masyarakat, jadi kita harus berhati-hati dalam merumuskan nya,” tambahnya.
Salah satu perwakilan BUMD, Direktur Utama PT. Asri Dharma Sejahtera (ADS), Moch. Kundori menyampaikan bahwa data program CSR sinkronisasi nya memang melalui Bappeda dan masih ada sisa sekitar 3M yang belum teralokasikan.
“Dan memang sampai bulan Oktober, kami mengakui masih ada sisa program yang belum teralokasikan dan telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk digunakan diprogram prioritas seperti halnya program gayatri. Namun untuk teknisnya masih dalam proses diskusi dengan dinas terkait karena memang sampai saat ini data yang digunakan untuk gayatri masih dalam proses pendataan,” jelasnya.
Kundori juga menyampaikan perencanaan program alokasi CSR tahun 2026 belum bisa ditentukan dengan Bappeda Bojonegoro dikarenakan menunggu RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) di tahun 2026, yang nantinya akan menjadi besaran nominal CSR.
“Sehingga kami sering menggunakan metode proyeksi pendapatan bersih, dan nilai besaran CSR akan melalui kesepakatan antara pemegang saham saat RUPS,” ungkapnya.
Dengan adanya rapat kerja Komisi C, BUMD dan Bappeda Bojonegoro, diharapkan dapat menjaga tanggungjawab bersama dalam merealisasikan dana CSR untuk kesejahteraan dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. (Sy)
