Ads
Politik

Komisi B DPRD Bojonegoro Evaluasi Kinerja BUMD, Tekankan Optimalisasi PAD Tahun 2026

syailendraachmad51
×

Komisi B DPRD Bojonegoro Evaluasi Kinerja BUMD, Tekankan Optimalisasi PAD Tahun 2026

Sebarkan artikel ini
IMG 20260112 WA0078

BOJONEGORO||TRANSISINEWS — Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat kerja bersama Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah serta jajaran pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Bojonegoro pada Senin (12/1/2026).

Rapat ini bertujuan mengevaluasi kinerja tahun 2025 sekaligus membedah rencana program yang akan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026.

​Hadir dalam rapat tersebut jajaran direksi dari PT Asri Dharma Sejahtera (PT ADS), PT Bojonegoro Bangun Sarana (PT BBS), PT BPR Bank Daerah Bojonegoro, dan Perumda Air Minum Tirta Buana.

Dalam rapat yang menjadi bagian dari fungsi pengawasan legislatif ini, Komisi B memberikan perhatian khusus pada capaian masing-masing BUMD sepanjang tahun 2025.

Evaluasi mencakup kontribusi perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), tata kelola perusahaan (good corporate governance), hingga kualitas pelayanan langsung kepada masyarakat.

​Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, yang memimpin jalannya rapat, menegaskan bahwa BUMD tidak hanya dituntut untuk sehat secara finansial, tetapi juga harus inovatif.

​”Kami mendorong agar setiap badan usaha daerah terus meningkatkan kinerja keuangan dan profesionalisme manajemen. Di tahun 2026, tantangan ekonomi akan semakin dinamis, sehingga BUMD harus mampu menciptakan inovasi layanan agar kehadirannya benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bojonegoro,” tegas Lasuri dalam forum tersebut.

Selain evaluasi, rapat kerja ini fokus pada penyelarasan program yang akan diusulkan dalam APBD 2026.

Komisi B memberikan sejumlah catatan strategis mengenai optimalisasi potensi usaha yang dimiliki setiap BUMD agar lebih kompetitif.

​Lasuri menekankan pentingnya sinkronisasi antara rencana kerja perusahaan dengan kebijakan pembangunan daerah.

Hal ini bertujuan agar penyertaan modal atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah tepat sasaran.

​”Sangat penting bagi BUMD untuk mensinkronkan program mereka dengan prioritas pembangunan daerah. Kami ingin anggaran yang dialokasikan benar-benar berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah dan mampu memperkuat struktur fiskal kita melalui peningkatan PAD yang signifikan,” tambahnya.

​Melalui rapat kerja ini, DPRD Bojonegoro berharap jajaran BUMD dapat melakukan pembenahan internal dan mempertajam strategi bisnis guna menjawab tantangan ekonomi serta meningkatkan standar pelayanan publik di tahun mendatang.(red/*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *