“Kesejahteraan guru non-ASN yang berada di lembaga pendidikan Islam perlu menjadi prioritas karena kontribusi mereka sangat besar dalam pembentukan karakter generasi muda Bojonegoro,” katanya.
Selain soal kesejahteraan guru, peserta reses juga menyoroti lemahnya monitoring terhadap sejumlah program Bupati Bojonegoro, terutama program Gayatri.
Mereka berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi menyeluruh agar pelaksanaan program tersebut benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
Menanggapi hal itu, H. Choirul Anam menyatakan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan terukur terhadap setiap program pemerintah.
“Setiap masukan dari masyarakat adalah catatan penting bagi kami. Apa yang disampaikan hari ini akan kami perjuangkan agar dapat menjadi perhatian pemerintah daerah,” ungkap Wakil Ketua Komisi A ini.
Ia menegaskan komitmennya untuk membawa aspirasi tersebut ke dalam forum resmi DPRD agar bisa mendapatkan tindak lanjut konkret.
Reses tersebut ditutup dengan dialog interaktif, di mana masyarakat berharap agar perjuangan H. Choirul Anam melalui Fraksi Persatuan Pembangunan Kesejahteraan Nasional benar-benar dapat mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada pendidik non-ASN dan peningkatan kualitas pelaksanaan program daerah.
