BOJONEGORO||TRANSISINEWS- Dalam Reses Masa Sidang III yang digelar di Dapil III (Kepohbaru, Baureno, dan Kanor), H. Choirul Anam, S.Th.I., M.M, anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, mendengarkan langsung keluhan masyarakat terkait minimnya perhatian Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terhadap guru-guru non-ASN. Kamis (20/11/2025).
Momen ini kembali menjadi ruang aspirasi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di tingkat bawah.
Dalam pertemuan yang dihadiri tokoh masyarakat, perangkat desa, serta para pendidik dari berbagai lembaga pendidikan Islam.
Mereka mengeluh terkait minimnya perhatian Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terhadap keberadaan guru-guru non-ASN.
Para guru non-ASN yang mengabdi di RA, MI, MTs, hingga MA di wilayah Bojonegoro belum mendapatkan sentuhan insentif dari APBD, berbeda dengan sektor pendidikan lainnya.
Mereka menilai bahwa para guru tersebut merupakan garda terdepan dalam pendidikan dasar keagamaan, namun belum memperoleh penghargaan ataupun dukungan yang layak dari pemerintah daerah.
“Guru non-ASN adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka berjuang demi pendidikan generasi muda Bojonegoro, namun belum mendapatkan perhatian yang layak,” ujar salah satu peserta reses.
H. Choirul Anam menegaskan bahwa aspirasi ini akan menjadi perhatian khusus dirinya dalam setiap agenda pembahasan bersama pemerintah daerah.
“Kesejahteraan guru non-ASN yang berada di lembaga pendidikan Islam perlu menjadi prioritas karena kontribusi mereka sangat besar dalam pembentukan karakter generasi muda Bojonegoro,” katanya.
Selain soal kesejahteraan guru, peserta reses juga menyoroti lemahnya monitoring terhadap sejumlah program Bupati Bojonegoro, terutama program Gayatri.
Mereka berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi menyeluruh agar pelaksanaan program tersebut benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
Menanggapi hal itu, H. Choirul Anam menyatakan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan terukur terhadap setiap program pemerintah.
“Setiap masukan dari masyarakat adalah catatan penting bagi kami. Apa yang disampaikan hari ini akan kami perjuangkan agar dapat menjadi perhatian pemerintah daerah,” ungkap Wakil Ketua Komisi A ini.
Ia menegaskan komitmennya untuk membawa aspirasi tersebut ke dalam forum resmi DPRD agar bisa mendapatkan tindak lanjut konkret.
Reses tersebut ditutup dengan dialog interaktif, di mana masyarakat berharap agar perjuangan H. Choirul Anam melalui Fraksi Persatuan Pembangunan Kesejahteraan Nasional benar-benar dapat mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada pendidik non-ASN dan peningkatan kualitas pelaksanaan program daerah.
