BOJONEGORO||TRANSISINEWS – Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Bojonegoro ternyata belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Dari total 430 koperasi yang telah terbentuk, sebagian besar baru memiliki pengurus dan pengawas, namun belum bergerak aktif merekrut anggota masyarakat desa.
Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas program ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
KDMP dirancang menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan, sebagai wadah pemberdayaan dan distribusi subsidi agar tidak lagi dimakan oleh praktik rente kapitalis yang selama ini mencengkram ekonomi pedesaan.
Namun, implementasi program ini masih menghadapi beberapa tantangan. Banyak desa masih ragu melangkah karena adanya kekhawatiran terkait Dana Desa (DD) yang disebut-sebut menjadi jaminan 30 persen modal koperasi.
Berdasarkan regulasi, KDMP dapat memperoleh pinjaman hingga Rp3 miliar dari Bank Himbara dengan bunga hanya 6 persen per tahun dan tenor maksimal 6 tahun.
Pinjaman ini dapat digunakan untuk membiayai operasional koperasi, pembangunan infrastruktur, dan pelatihan bagi masyarakat desa.
Namun, tanpa pengelolaan profesional dan dukungan lapangan yang kuat, program ini berisiko hanya menjadi “program di atas kertas”.
Koperasi Desa Merah Putih memiliki fungsi luas dan berdampak besar bagi masyarakat desa. Mulai dari pemberdayaan ekonomi lokal lewat akses permodalan murah, penghubung antara produk desa dan pasar, hingga menjadi pusat pelatihan sumber daya manusia dan pembangun kohesi sosial di tengah masyarakat.
Selain itu, koperasi juga bisa membantu pembangunan infrastruktur desa, seperti fasilitas ibadah, gudang penyimpanan hasil panen, hingga transportasi niaga.
Jumlah penduduk Bojonegoro diproyeksikan mencapai 1,33 juta jiwa pada tahun 2025. Angka pengangguran di Bojonegoro pada tahun 2024 adalah sekitar 4,42 persen dari total angkatan kerja, lebih tinggi dari rata-rata Jawa Timur yang sebesar 4,19 persen.
