BOJONEGORO||TRANSISINEWS – Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bojonegoro kini tengah berada di bawah pengawasan ketat.
Program unggulan yang diharapkan mampu mendongkrak kualitas kesehatan pelajar ini menuai kritik tajam dari para orang tua siswa dan warga di media sosial.
Sorotan utama publik tertuju pada kualitas menu yang dinilai kurang variatif dan dianggap belum memenuhi ekspektasi gizi yang layak, terutama selama masa pelaksanaan di bulan Ramadhan.
Menanggapi keresahan tersebut, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat adanya penurunan standar kualitas makanan bagi generasi penerus Bojonegoro.
Ahmad Supriyanto menyatakan bahwa dinamika harga pasar maupun tantangan logistik selama bulan suci tidak boleh menjadi pembenaran atas sajian makanan yang alakadarnya.
Ketua Komisi C ini juga menekankan bahwa hak anak-anak untuk mendapatkan asupan nutrisi yang seimbang adalah prioritas utama yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah melalui penyedia layanan.
”Kami sangat memahami dinamika harga pangan saat ini, namun hak gizi anak-anak Bojonegoro adalah prioritas yang tidak boleh dikalahkan oleh kendala teknis,” ujar Ahmad Supriyanto secara tegas, Selasa (24/2/2026).
Sebagai langkah nyata, Komisi C DPRD akan segera mengevaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengurai hambatan distribusi.
Politisi Partai Golkar ini menilai perlu adanya penyesuaian formula menu agar tetap menarik dan bervariasi tanpa mengurangi nilai kalori dan protein yang dibutuhkan siswa, meski di tengah tekanan inflasi bahan pangan.
Pihaknya berencana menggandeng para ahli gizi guna memastikan standar menu tetap optimal dan efisien bagi seluruh pelajar di Bojonegoro.
Selain aspek teknis penyajian, Ahmad Supriyanto juga menyoroti aspek akuntabilitas keuangan.
Munculnya menu yang dianggap kurang layak memicu pertanyaan mengenai efektivitas penyerapan anggaran di lapangan.
Ia memperingatkan seluruh pihak terkait agar tidak bermain-main dengan alokasi dana yang telah disiapkan untuk kesejahteraan anak sekolah.
”Saya menegaskan bahwa transparansi anggaran adalah kunci. Setiap rupiah harus terkonversi menjadi makanan yang sehat dan layak. Kami berkomitmen melakukan audit ketat demi memastikan program strategis ini benar-benar mencetak generasi masa depan yang unggul,” tambahnya.
Komisi C DPRD Bojonegoro dijadwalkan akan segera memanggil dinas terkait dan pengelola program MBG untuk memberikan klarifikasi serta solusi jangka pendek terkait variasi menu.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa keluhan mengenai menu yang kurang layak tidak terulang kembali dan program dapat berjalan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan program Makan Bergizi Gratis di Bojonegoro dapat kembali ke jalur yang tepat, yakni memberikan dampak nyata bagi kesehatan dan kecerdasan siswa di seluruh wilayah kabupaten demi menyongsong Generasi Emas 2045.(red)
