“Kami yang memutuskan untuk mengembalikannya karena dari awal memang keberatan. Barang tersebut diberikan tanpa kesepakatan resmi, dan hanya disebut sebagai kompensasi. Bahkan, hal ini pernah dicatat dalam pertemuan resmi dengan pihak dinas terkait,” jelasnya.
Situasi yang tidak kunjung membaik memaksa sekolah mengambil langkah konkret dengan memindahkan seluruh kegiatan belajar ke Balai Desa. Keputusan ini juga mendapat dukungan penuh dari wali murid, yang sebagian mulai mengancam akan memindahkan anak-anak mereka ke sekolah lain.
“Kami sudah mencoba berbagai cara, seperti memajukan jam masuk sekolah menjadi pukul 06.30, tapi bau tetap muncul sejak pukul 08.00. Para orang tua pun mulai resah, bahkan ada yang sudah mencari sekolah alternatif,” tutup Bu Guru dengan nada sedih.
Kepala Desa Sukowati, Amik Rohadi, mempersilakan Balai Desa digunakan sementara untuk kegiatan belajar mengajar.
“Karena pendidikan sejak usia dini sangat diperlukan demi kemajuan bangsa,” tegasnya.
Kades juga menekankan bahwa perusahaan perlu membangun komunikasi yang baik dengan warga secara transparan.
“Jangan hanya menyediakan call center yang tidak pernah merespon keluhan warga, namun humas harus berinteraksi atau datang langsung untuk berkoordinasi dengan pihak pemdes, selama ini belum ada komunikasi apapun ke pihak pemdes, sama sekali tidak komunikasi mas??, “ucap Kades Sukowati kepada awak media melalui sambungan telepon seluler.
Sementara itu, Humas PT. Sata Tec Indonesia, Arif Abdullah mengakui keberadaan bau, namun menegaskan bahwa semua proses produksi telah sesuai aturan.
“Perusahaan terbuka terhadap masukan dan siap mencari solusi bersama,” tuturnya.
Terkait pemindahan murid ke Balai Desa, Ia menyatakan bahwa itu menjadi ranah kewenangan sekolah dan orang tua serta menekankan pentingnya melihat persoalan ini secara lebih menyeluruh.
“Soal pindah atau tidak, itu hak mereka. Tapi mari kita lihat secara objektif. Perusahaan ini juga membawa dampak ekonomi bagi warga sekitar. Kalau ada kekurangan, kami terbuka terhadap masukan dan siap mencari solusi bersama, termasuk dari DPRD,” paparnya kepada awak media saat berada di lokasi perusahaan.
Masyarakat berharap ada solusi yang terbaik agar tidak merugikan salah satu pihak. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diharapkan cepat merespon dan menangani permasalahan ini agar tidak menimbulkan kegaduhan yang terus berlanjut. (Sy)
