BOJONEGORO||TRANSISINEWS – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bojonegoro tengah mematangkan langkah strategis untuk meningkatkan status sejumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) menjadi fasilitas rawat inap.
Salah satu yang menjadi prioritas adalah Puskesmas Tanjungharjo yang kini sedang dalam proses transisi ke lokasi baru.
Sekretaris Dinas Kesehatan Bojonegoro, Dwi Setyorini, S.KM., MHSM, mengungkapkan bahwa dari total 35 Puskesmas di Bojonegoro, saat ini 26 di antaranya sudah berstatus rawat inap, sementara 9 lainnya masih rawat jalan.
”Untuk Tanjungharjo sudah kami siapkan di lokasi yang baru untuk rawat inap. Namun, saat ini operasional penuh masih terkendala izin karena status tanah sebagian masih masuk Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Kami sedang berproses mengubah status tersebut melalui Feasibility Study (FS) yang selesai di awal 2026 ini,” ujar Dwi Setyorini dalam rapat koordinasi bersama Komisi B DPRD Bojonegoro. Selasa (05/05/2026).
Selain Tanjungharjo, Puskesmas Ngraho yang baru selesai dibangun pada akhir 2025 juga tengah disiapkan untuk beroperasi.
Meski izin operasional masih diproses, layanan darurat seperti IGD dan persalinan di lokasi baru tetap dibuka demi melayani kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Dwi Setyorini juga menyoroti tantangan dalam mengubah paradigma masyarakat terkait program Cek Kesehatan Komprehensif (CKK).
Ia menceritakan masih ada masyarakat yang enggan memeriksa kesehatan karena takut didiagnosis penyakit.
”Ada fenomena unik, masyarakat merasa setelah cek darah justru jadi sakit atau baru ketahuan hipertensi dan diabetes. Padahal, edukasi terus kami lakukan melalui kader posyandu agar masyarakat sadar pentingnya deteksi dini. Tahun ini target nasional CKK naik menjadi 55%,” imbuhnya.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, SH., MH., yang memimpin rapat tersebut memberikan catatan penting bagi seluruh kepala Puskesmas di Bojonegoro.
Mengingat seluruh Puskesmas sudah menjadi BLUD di tahun 2025, ia meminta adanya peningkatan kualitas layanan secara nyata.
”Masyarakat yang sakit itu pikirannya gundah, begitu juga keluarganya. Saya minta tenaga kesehatan (nakes) memberikan layanan terbaik, berikan senyuman, jangan cemberut. Apalagi di tahun 2026 ini TPP dan Jasa Kesehatan sudah ada, maka layanan harus sebanding,” tegas Lasuri.
Selain masalah keramahan, Lasuri juga menekankan agar prosedur pemberian surat rujukan bagi warga lebih dipermudah dan koordinasi dengan rumah sakit diperkuat agar tidak terjadi penumpukan pasien di IGD Rumah Sakit, terutama saat masa libur panjang.
Terkait keterbatasan anggaran, Lasuri menyatakan bahwa Komisi B akan turun ke lapangan untuk mengecek empat Puskesmas yang mengajukan perbaikan dan pembangunan.
”Meskipun ada efisiensi APBD, bukan berarti pembangunan berhenti. Kami akan pastikan mana yang prioritas untuk dibangun demi pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat Bojonegoro,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini menjadi awal dari rangkaian pengawasan DPRD untuk memastikan transisi Puskesmas menjadi BLUD berjalan optimal dan memberikan dampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat di tingkat dasar.(red)
