BOJONEGORO||TRANSISINEWS-Ketua DPC Projo Bojonegoro, Mustakim, menyoroti sikap DPRD Bojonegoro yang dinilai tidak adil dalam merespons persoalan limbah industri di wilayahnya.
Ia membandingkan penanganan cepat terhadap aduan warga Desa Sukowati dengan lambannya respon terhadap persoalan limbah di Desa Mayangrejo, Kecamatan Kalitidu.
Ketika warga Desa Sukowati mengeluhkan bau tak sedap dari pabrik pengolahan tembakau, DPRD Bojonegoro langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi.
Namun, keluhan warga Mayangrejo terkait limbah cair dari sebuah perusahaan pengolahan roti belum ditindaklanjuti oleh DPRD.
“Padahal limbah cair dari pabrik roti itu jelas-jelas merugikan masyarakat, tapi DPRD seolah bungkam dan tidak mendengar suara rakyat,” ujar Mustakim kepada awak media transisinews.com. Rabu (4/6/2025).
Mustakim juga menyinggung soal penanganan sampah yang meluber ke Bengawan Solo beberapa minggu lalu, yang mendapat atensi serius dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan melakukan sidak. Respons cepat DLH ini menjadi contoh bagi DPRD untuk lebih proaktif dalam menangani masalah lingkungan.
Lebih lanjut, Mustakim mengungkapkan bahwa dirinya pernah mengonfirmasi langsung ke salah satu anggota DPRD Bojonegoro terkait hal ini. Namun, ia justru mendapat jawaban yang mengejutkan, bahwa harus ada permintaan tertulis dari masyarakat setempat dulu.
“Ini lucu, karena waktu di Sukowati DPRD bisa langsung turun tanpa syarat seperti itu. Padahal, pabrik tembakau di Sukowati menyerap 90 persen tenaga kerja dari warga desa setempat, sementara pabrik roti justru sebagian besar pekerjanya dari luar desa,” terang Mustakim.
Ia berharap DPRD Bojonegoro dapat bersikap lebih adil dan objektif dalam menyikapi keluhan masyarakat, tanpa membeda-bedakan.
“Jangan sampai ada kesan DPRD hanya bergerak kalau ada kepentingan tertentu. Ini menyangkut kepentingan rakyat dan lingkungan hidup kita bersama,” pungkasnya.(sy)
