Ia menceritakan masih ada masyarakat yang enggan memeriksa kesehatan karena takut didiagnosis penyakit.
”Ada fenomena unik, masyarakat merasa setelah cek darah justru jadi sakit atau baru ketahuan hipertensi dan diabetes. Padahal, edukasi terus kami lakukan melalui kader posyandu agar masyarakat sadar pentingnya deteksi dini. Tahun ini target nasional CKK naik menjadi 55%,” imbuhnya.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, SH., MH., yang memimpin rapat tersebut memberikan catatan penting bagi seluruh kepala Puskesmas di Bojonegoro.
Mengingat seluruh Puskesmas sudah menjadi BLUD di tahun 2025, ia meminta adanya peningkatan kualitas layanan secara nyata.
”Masyarakat yang sakit itu pikirannya gundah, begitu juga keluarganya. Saya minta tenaga kesehatan (nakes) memberikan layanan terbaik, berikan senyuman, jangan cemberut. Apalagi di tahun 2026 ini TPP dan Jasa Kesehatan sudah ada, maka layanan harus sebanding,” tegas Lasuri.
Selain masalah keramahan, Lasuri juga menekankan agar prosedur pemberian surat rujukan bagi warga lebih dipermudah dan koordinasi dengan rumah sakit diperkuat agar tidak terjadi penumpukan pasien di IGD Rumah Sakit, terutama saat masa libur panjang.
Terkait keterbatasan anggaran, Lasuri menyatakan bahwa Komisi B akan turun ke lapangan untuk mengecek empat Puskesmas yang mengajukan perbaikan dan pembangunan.
”Meskipun ada efisiensi APBD, bukan berarti pembangunan berhenti. Kami akan pastikan mana yang prioritas untuk dibangun demi pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat Bojonegoro,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini menjadi awal dari rangkaian pengawasan DPRD untuk memastikan transisi Puskesmas menjadi BLUD berjalan optimal dan memberikan dampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat di tingkat dasar.(red)
