BOJONEGORO||TRANSISINEWS– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro mengadakan audiensi bersama sejumlah pihak terkait untuk membahas implementasi kebijakan Zero Over Dimension and Over Loading (Zero ODOL) yang mulai diberlakukan secara nasional. Rabu (08/10/2025).
Audiensi ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Bojonegoro yang digelar pada 1 Oktober 2025.
Audiensi ini dipimpin oleh Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto, didampingi Wakil Ketua DPRD Mitro’atin. Turut hadir perwakilan Polres Bojonegoro, Dinas Perhubungan melalui Kepala Bidang Organda, perwakilan pengusaha angkutan, Ketua Paguyuban Sopir Truk Ahmad Irsyad, serta sejumlah pengemudi truk.
Dalam jalannya audiensi, Mitro’atin membuka kegiatan dengan menanyakan maksud dan tujuan kedatangan perwakilan pengemudi dan pengusaha truk.
Ahmad Irsyad menyampaikan aspirasi agar pemerintah daerah dapat menyediakan rest area khusus bagi sopir truk di wilayah Bojonegoro.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan, Aan Sabana, menjelaskan bahwa lahan parkir uji KIR di Desa Sukowati sebenarnya dapat dimanfaatkan sebagai rest area, namun lahan tersebut juga digunakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran.
Sukur Priyanto kemudian menawarkan alternatif pemanfaatan area Taman Rajekwesi sebagai tempat istirahat sementara bagi para sopir truk.
“Kami berharap kepada kepolisian dan semua pihak, khususnya para sopir, agar bersama-sama menjaga keselamatan dan meminimalkan risiko kecelakaan,” jelasnya.
Hadir dalam kegiatan audiensi, Kasatlantas Polres Bojonegoro menegaskan bahwa penerapan kebijakan Zero ODOL bukan semata penegakan hukum administratif, melainkan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan.
“Tadi kami berdiskusi dengan perwakilan sopir truk mengenai berbagai keluhan, termasuk soal overload dan over dimension. Prinsipnya, kita harus sama-sama berproses,” tegasnya.
