Terhadap masalah ini, jalan rekonsiliasi diantara pengadilan hak asasi manusia (HAM) dan pengungkapan kebenaran adalah pilihan-pilihan untuk penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat Papua, terutama korban, keluarganya dan warga negara Indonesia di Papua secara umum.” Ungkap Warinussy
Warinussy Menyikapi perkembangan situasi konflik bersenjata yang dalam kurun waktu setengah tahun 2026 ini kian meningkat. Serta menelan korban jiwa (mati, luka-luka). Termasuk di wilayah Kabupetan Intan Jaya dan sekitarnya di Provinsi Papua. JDP mendesak Presiden Prabowo Subianto oleh karena itu agar segera mengedepankan pilihan jalan damai. Langkah negosiasi atau perundingan diantara para pihak yang senantiasa terlibat konflik bersenjata yaitu negara yang diwakili TNI dan Polri serta pemerintah pusat dan daerah di satu pihak.
Sementara pada pihak lain ada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) serta organisasi induk yaitu Organisasi Papua Merdeka (OPM) maupun organisasi gerakan rakyat seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) maupun organisasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).Pungkasnya
JDP mendorong para pihak tersebut, khusunya negara agar sesegera mungkin mempertimbangkan langkah damai dalam menyikapi serta mengakhiri konflik bersenjata di Tanah Papua yang telah berlangsung lebih dari 59 tahun terakhir ini. Saya ingin mengingatkan Presiden Prabowo Subianto bahwa dialog tidak akan membunuh siapapun. Karena itu langkah dialog penting dijadikan media untuk memulai langkah menata masa depan Papua dan Republik Indonesia.” Tutur Warinussy.
