BOJONEGORO||TRANSISINEWS – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro terkait Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 kembali memunculkan sejumlah catatan kritis.
Kali ini, Fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar) memberikan sorotan tajam terhadap realisasi belanja modal yang minim, tata kelola fasilitas kesehatan, hingga penanganan banjir perkotaan.
Pendapat akhir fraksi tersebut dibacakan langsung oleh anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Fraksi Golkar, M. Anis Musthafa, dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Utama DPRD Bojonegoro, Selasa (7/7/2026).
Meski memberikan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi menohok, Fraksi Golkar menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Langkah ini diambil setelah mengapresiasi capaian Pemkab Bojonegoro yang melampaui target pendapatan asli daerah (PAD) serta keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-12 kalinya.
”Namun, realisasi belanja daerah yang berada di kisaran 81,50 persen, rendahnya realisasi belanja modal, bansos, subsidi, serta masih besarnya SILPA menunjukkan kualitas perencanaan dan efektivitas penyerapan anggaran masih perlu ditingkatkan,” ujar M. Anis Musthafa saat membacakan pandangan fraksi.
Dalam rincian rekomendasi strategisnya, Fraksi Golkar menyoroti secara khusus persoalan manajerial di sektor kesehatan dan pelayanan publik.
Golkar mendesak adanya perombakan kepemimpinan di rumah sakit daerah guna mengatasi keruwetan birokrasi internal.
