Lebih lanjut, Rahmat menjelaskan, jumlah populasi yang meningkat dari tahun lalu disebabkan bertambahnya vendor pengadaan barang dan jasa. Selain itu dari kriteria eksternal juga bertambah karena semakin banyak masyarakat yang membutuhkan layanan.
Metode survei, lanjut Rahmat, sama seperti tahun lalu menggunakan pihak ketiga dengan metode BLAST. Segera mengisi survei melalui WhatsApp resmi KPK menunjukkan masyarakat berperan dalam mewujudkan Kabupaten Bojonegoro sebagai daerah antikorupsi. Adapun jawaban dipastikan kerahasiaannya oleh KPK.
“Sementara untuk tahun ini ada yang berbeda. Jika sebelumnya tidak ada monev, tahun ini ada monev melibatkan perguruan tinggi untuk menambah ke-valid-an hasil survei. Perguruan tinggi yang dipercaya untuk melakukan monev ialah Universitas Airlangga,” tambahnya.
Pihak Inspektorat berpesan khususnya pada yang nanti terpilih menjadi sampel survei dengan mendapat WA dari KPK RI untuk segera mengisi survei dan memberanikan diri dalam bersuara sebab pengendalian korupsi di Kabupaten Bojonegoro telah berjalan dengan benar. Informasi tambahan jika ada yang perlu dikonfirmasi, masyarakat bisa mengunjungi Instagram resmi Inspektorat Kabupaten Bojonegoro : @inspektorat.bjn
