Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan media harus berpijak pada transparansi pembangunan.
“Media bukan hanya pembawa kritik, tapi juga pembawa solusi. Kami ingin memastikan aspirasi masyarakat sampai ke meja pengambil kebijakan agar pembangunan di Sampang tepat sasaran,” ujar Fathor.
Menanggapi dorongan tersebut, Plt. Kepala Dinas PUPR Sampang, Siti Muatifah, memberikan apresiasi atas proaktifnya insan pers dalam mengawal isu infrastruktur.
Ia mengakui bahwa informasi dari lapangan yang dibawa media sangat membantu dinas dalam memetakan prioritas kerja.
Adapun Poin-Poin Kesepakatan Audiensi, antaranya transparansi informasi, evaluasi drainase, dan Pelayanan publik.
PUPR berkomitmen membuka ruang komunikasi yang lebih luas terkait proyek infrastruktur dan menjadikan penataan sistem drainase perkotaan sebagai atensi serius, khususnya menjelang musim penghujan, serta meningkatkan respon terhadap keluhan warga mengenai jalan rusak dan fasilitas umum lainnya.(Tss)
