Anggota DPRD Bojonegoro dari Fraksi Gerindra ini memilih berbaur langsung dengan massa aksi dari AJI, KPI, dan GMNI di depan Gedung Dewan, Selasa (21/4/2026), demi menyuarakan satu pesan: keberanian Kartini tidak boleh berhenti pada seremoni.
Anggota DPRD ini ikut menuliskan pesan dukungan bagi perempuan di atas kertas yang ditempelkan pada spanduk perjuangan sebagai simbol solidaritas legislatif terhadap aspirasi masyarakat sipil.
Menurut Sally, aksi damai ini merupakan bentuk nyata dalam menjaga keberanian yang diwariskan oleh Raden Ajeng Kartini.
Dengan menekankan bahwa suara perempuan harus benar-benar diakomodasi, bukan sekadar menjadi pemanis seremoni tahunan.
“Bagi saya pribadi, ini adalah simbol bagaimana kita menjaga keberanian Kartini. Ini bukan sekadar selebrasi, tetapi bagaimana kita memastikan suara perempuan benar-benar didengar dan hadir dalam kebijakan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya di tengah massa aksi.
Sebagai representasi perempuan di parlemen, Sally mengungkapkan bahwa DPRD Bojonegoro telah mengambil langkah konkret dengan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kesetaraan Gender pada tahun 2025.
Ketua Komisi B ini berharap regulasi ini menjadi fondasi agar setiap pembangunan di Bojonegoro lebih inklusif dan sensitif gender.
Tak berhenti di situ, Sally menyebutkan bahwa saat ini DPRD tengah memprioritaskan pembahasan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak yang ditargetkan rampung pada tahun ini.
“Saya sebagai representasi perempuan di gedung DPRD tidak hanya hadir sebagai angka, tetapi harus mampu menyuarakan kebutuhan perempuan yang benar-benar bermanfaat,” tegasnya.
Menanggapi persoalan klasik seperti pernikahan dini dan kekerasan, Sally menyoroti pentingnya edukasi komprehensif sejak dini.
Ia menilai kampanye melalui slogan atau poster saja tidak cukup, melainkan harus diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan.
“Anak-anak harus diajarkan bagaimana melindungi diri dan memahami tubuh mereka. Saya berharap materi pencegahan kekerasan dan bahaya pernikahan dini benar-benar masuk dalam kurikulum pendidikan dan diperkuat melalui regulasi daerah,” pungkasnya.
Kehadiran Sally dalam aksi tersebut menjadi penegas pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan elemen masyarakat sipil dalam memperjuangkan kesetaraan serta perlindungan bagi kaum perempuan di Kabupaten Bojonegoro.(red)
