BOJONEGORO||TRANSISINEWS – Langkah validasi data kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro mendapat pengawalan ketat dari legislatif.
Sedikitnya 384.537 keluarga di wilayah setempat kini menjadi sasaran pemeriksaan lapangan (ground check) menyusul ditemukannya berbagai anomali dalam proses pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Tahun 2026.
Sengkarut temuan data ganda dan tidak logis ini memicu perhatian serius dari Komisi C DPRD Bojonegoro.
Evaluasi mendalam pun dilakukan melalui rapat kerja bersama Dinas Sosial (Dinsos) yang digelar di Ruang Komisi C DPRD Bojonegoro pada Jumat (05/06/2026).
Rapat kerja dipimpin langsung oleh Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, dengan dihadiri oleh jajaran anggota komisi.
Dalam forum tersebut, legislatif mencecar perkembangan pemutakhiran DTSEN yang menjadi acuan utama penyaluran bantuan sosial (bansos) serta aneka program perlindungan masyarakat agar tidak salah sasaran.
Komisi C menegaskan bahwa kualitas dan keaslian data merupakan instrumen paling krusial bagi pemerintah daerah.
Keakuratan potret sosial-ekonomi warga menjadi jaminan agar APBD yang digelontorkan benar-benar menyentuh masyarakat yang berhak.
Oleh sebab itu, DPRD memberikan catatan khusus terhadap banyaknya ketidaksesuaian administrasi yang ditemukan tim di lapangan.
