Pj Sekda berharap dengan bimtek ini, para pemangku pengembangan manajemen SDM Jabatan Fungsional Perencana (JFP) mampu memahami dan memberikan sumbang saran pemikiran dalam penghitungan dan penyusunan kebutuhan formasi JFP di Kabupaten Bojonegoro. Sehingga dapat mendukung perencanaan pembangunan daerah.
Sementara itu, Kepala Bagian Perencanaan Pembangunan Daerah Bojonegoro (Bappeda) Anwar Muktadho menambahkan bahwa khusus untuk Jabatan Fungsional Perencana di Kabupaten Bojonegoro, saat ini masih hanya tersedia di Bappeda. Sedangkan di instansi lainnya tugas perencanaan dan pelaporan disetarakan dalam koordinasi jabatan fungsional analis kebijakan ahli muda (hasil penyetaraan jabatan), maupun Kasubbag Program dan Pelaporan. “Meskipun dalam perkembangannya saat ini juga sedang berlangsung pembukaan jabatan fungsional perencana di beberapa perangkat daerah Non-Bappeda melalui seleksi jalur umum CPNS maupun PPPK,” imbuhnya.
Lebih lanjut Anwar Muktadho menjelaskan adapun eksisting untuk Pejabat Fungsional Perencana di Kabupaten Bojonegoro hingga saat ini, diantaranya Perencana Ahli Muda dari jalur penyetaraan, sejumlah 6 orang, dari yang awalnya 9 orang; Perencana Ahli Pertama dari jalur CPNS sejumlah 7 orang, yang 4 orang telah mengikuti Diklat Fungsional Perencana Ahli Pertama dengan pola kontribusi antara Pemkab Bojonegoro dengan Pusbindiklatren Bappenas. Sedangkan Perencana Ahli Pertama dari seleksi PPPK, sejumlah 2 orang.
