Informasi geospasial, lanjut dia, harus disosialisasikan antara pimpinan dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Bojonegoro agar memahami tujuan dan penggunaanya. Selain itu, penguatan sumber saya manusia juga sangat penting dalam terwujudnya informasi geospasial. Sehingga validasi data di masing-masing OPD dalam mekanisme satu data dapat dikelola dengan baik. Tidak kalah penting, sarana dan prasarana juga harus ditingkatkan. Diantaranya terkait server maupun kelancaran bidang teknologi.
“Dengan dilakukanya analisis data, pengelolaan mekanisme data yang berbasis geospasial ini akan memberikan penguatan kepada tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bojonegoro,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Kusnandaka juga berharap dengan kerja sama ini dapat mengoptimalkan peran data dan informasi geospasial untuk pembangunan di Kabupaten Bojonegoro.
