Papua Barat – Transisinews.com. Sebagai Juru Bicara Jaringan Damai Papua (JDP), Yan Christian Warinussy ingin mengingatkan Kapolda Papua Barat Alfred Papare, S.I.K bersama Panglima Kodam XVIII Kasuari Mayjen TNI Cristian Kurnianto Tehuteru, agar mempertimbangkan keinginan warga masyarakat di Distrik Moskona Utara serta Distrik Moskona Utara Jauh, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat
Sejak mulai kehadiran dan keberadaan pos keamanan gabungan TNI & Polri di daerah tersebut sejak Desember tahun 2025 lalu hingga saat ini. Dengan Alasan gangguan keamanan perlu dipikirkan serta dan harus dipertimbangkan oleh Kapolda Papua Barat dan Pangdam XVIII Kasuari,
karena kehadiran pos keamanan justru telah menjadi pemicu bagi terjadinya gelombang pengungsian warga sipil di Distrik Moskona Utara serta Distrik Moskona Utara Jauh tersebut. JDP menyerukan agar Pimpinan Komisi III DPR RI dapat memanggil dan meminta keterangan dari kedua pemangku kepentingan di sektor keamanan dan pertahanan negara di Provinsi Papua Barat
JDP juga mendesak pimpinan Keuskupan Manokwari-Sorong serta Pimpinan Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen Injili (BPS GKI) Di Tanah Papua serta Dewa Gereja Papua serta Persekutuan Gereja-gereja di Tanah Papua di Provinsi Papua Barat agar tidak diam dan larut dalam perkembangan yang tidak menguntungkan bagi umat Kristen dan Katolik tersebut di wilayah Moskona Utara dan Moskona Utara Jauh tersebut. Ucap Warinussy kepada Wartawan Jumat 20/2-26
Demikian JDP mengingatkan bahwa Papua Tanah Damai (Papua the Land of Peace) sudah menjadi slogan penting dan disepakati sejumlah pihak sejak tahun 2014. Hal tersebut tertuang di dalam Buku Saku Indikator Papua Tanah Damai versi masyarakat Papua. Banyak pihak, termasuk pemerintah pusat Republik Indonesia serta pemerintah daerah di Tanah Papua termasuk TNI dan Polri juga terlibat dalam membicarakan dan menyepakati Indkator Papua Tanah Damai tersebut. Tegas Warinussy
ada 10 nilai dasar, yaitu : Keadilan dan kebenaran, Partisipasi, Rasa aman dan nyaman, harmoni/keutuhan, kebersamaan dan penghargaan, pengakuan dan harga diri, komunikasi dan informasi yang benar, kesejahteraan, kemandirian, dan Kebebasan.
oleh karena itu JDP berulang – Ulang kali ingatkan semua pihak termasuk Kapolda Papua Barat dan Panglima Kodam XVIII Kasuari agar senantiasa mendekatkan indikator Papua Tanah Damai dalam segenap upaya perencanaan pembangunan di sektor keamanan dan pertahanan negara di Tanah Papua. Termasuk di wilayah Provinsi Papua Barat, lebih khusus Kabupaten Teluk Bintuni, lebih khusus lagi Distrik Moskona Utara dan Moskona Utara Jauh sejak awal tahun 2026 ini.” Tutup Warinussy Sebagai Tokoh HAM di Tanah Papua
