Edi menambahkan, potret makro ekonomi daerah yang terekam secara bias hanya akan melahirkan program kerja yang tidak tepat sasaran.
Sebaliknya, data yang jujur akan menguntungkan masyarakat dalam jangka panjang melalui intervensi bantuan program pemerintah.
”Kami berharap penuh kepada seluruh warga Bojonegoro untuk memberikan data-data yang jujur dan objektif sesuai realitas di lapangan. Baik terkait lini usaha yang digeluti sekarang maupun akumulasi pendapatan selama ini. Tujuannya, agar basis data ekonomi penduduk kita terhimpun secara utuh dan menunjukkan indikator kondisi riil saat ini,” cetusnya lugas usai prosesi pendataan.
Di akhir sesi, Sekda menegaskan kembali marwah data dalam roda birokrasi pemerintahan.
Dengan ketersediaan data ekonomi penduduk yang akurat, valid, dan mutakhir, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dipastikan dapat merumuskan program jaring pengaman ekonomi serta stimulus modal yang tepat sasaran demi mendongkrak taraf hidup masyarakat Bojonegoro secara berkelanjutan.
Sebab dalam dunia administrasi publik modern, validitas data merupakan kompas dan kunci dasar paling sakral dalam pengambilan setiap kebijakan pembangunan daerah. (*/red)
