BOJONEGORO||TRANSISINEWS – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro, Edi Susanto, beserta istri menerima kunjungan perdana petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Rumah Dinas Sekda pada Jumat (19/6/2026).
Pendataan berkala sepuluh tahunan ini dilakukan langsung oleh jajaran petugas dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro yang hadir mengenakan atribut resmi lengkap.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Edi Susanto bersikap kooperatif dengan menjalani seluruh proses wawancara mendalam serta pencatatan instrumen data yang disodorkan petugas, khususnya terkait dengan aktivitas unit usaha kemitraan serta potret pendapatan yang dijalankannya.
“Hari ini saya menerima kedatangan petugas statistik terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Rumah Dinas. Kedatangan tim BPS ini adalah untuk melakukan pendataan riil dan faktual mengenai pendapatan serta unit-unit usaha yang saya lakukan selama ini,” ujar Edi Susanto di hadapan media.
Melalui momentum kick-off pendataan tersebut, Edi Susanto secara khusus mengimbau dan mengetuk kesadaran seluruh lapisan masyarakat, pelaku usaha mikro hingga makro di Kabupaten Bojonegoro untuk menyukseskan jalannya Sensus Ekonomi 2026.
Ia menekankan bahwa kunci utama keberhasilan agenda nasional ini terletak pada aspek keterbukaan dan kejujuran warga saat memberikan informasi kepada petugas lapangan.
Masyarakat diharapkan tidak perlu merasa khawatir atau menutup-nutupi asetnya, melainkan harus menyuplai data yang valid dan presisi sesuai kondisi nyata, baik mengenai jenis klasifikasi lapangan usaha yang sedang bergulir maupun estimasi omzet atau pendapatan bersih yang diperoleh.
Edi menambahkan, potret makro ekonomi daerah yang terekam secara bias hanya akan melahirkan program kerja yang tidak tepat sasaran.
Sebaliknya, data yang jujur akan menguntungkan masyarakat dalam jangka panjang melalui intervensi bantuan program pemerintah.
”Kami berharap penuh kepada seluruh warga Bojonegoro untuk memberikan data-data yang jujur dan objektif sesuai realitas di lapangan. Baik terkait lini usaha yang digeluti sekarang maupun akumulasi pendapatan selama ini. Tujuannya, agar basis data ekonomi penduduk kita terhimpun secara utuh dan menunjukkan indikator kondisi riil saat ini,” cetusnya lugas usai prosesi pendataan.
Di akhir sesi, Sekda menegaskan kembali marwah data dalam roda birokrasi pemerintahan.
Dengan ketersediaan data ekonomi penduduk yang akurat, valid, dan mutakhir, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dipastikan dapat merumuskan program jaring pengaman ekonomi serta stimulus modal yang tepat sasaran demi mendongkrak taraf hidup masyarakat Bojonegoro secara berkelanjutan.
Sebab dalam dunia administrasi publik modern, validitas data merupakan kompas dan kunci dasar paling sakral dalam pengambilan setiap kebijakan pembangunan daerah. (*/red)
