BOJONEGORO||TRANSISINEWS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro terus memacu penguatan fondasi tata kelola birokrasi daerah.
Langkah taktis ini diwujudkan melalui akselerasi pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dinilai sangat strategis bagi masa depan regulasi di Bumi Angling Dharma.
Kedua payung hukum tersebut meliputi Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa, serta Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Proses pembedahan regulasi ini digodok secara intensif dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Bojonegoro bersama jajaran instansi pengaduan pelayanan, hukum, dan perangkat daerah terkait di lingkup Pemkab Bojonegoro.
Forum kedewanan ini difungsikan sebagai ajang pendalaman materi (hearing) sekaligus penyelarasan substansi agar produk hukum yang lahir linier dengan kebutuhan riil daerah serta dinamika perundang-undangan di tingkat pusat.
Langkah pencabutan Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa dipandang sebagai urgensi hukum mutlak demi harmonisasi dengan regulasi di atasnya.
Upaya eliminasi ini penting guna mengantisipasi terjadinya tumpang tindih (overlapping) aturan normatif yang berpotensi membelenggu dan menghambat akselerasi roda pemerintahan desa.
Ketua Pansus I DPRD Bojonegoro, Mustakim, menggarisbawahi bahwa dalam penyusunan produk hukum, detail struktur kalimat tidak boleh diabaikan. Tim Pansus tidak hanya membedah pasal demi pasal secara substantif, melainkan menguliti ketepatan redaksi serta diksi hukum yang tertuang dalam draf naskah raperda.
Menurut Mustakim, ketajaman dan kejelasan terminologi hukum merupakan syarat wajib agar regulasi yang dilahirkan tidak menyisakan ruang abu-abu yang memicu perbedaan tafsir (multitafsir) di tingkat eksekutor lapangan.
