BOJONEGORO||TRANSISINEWS– Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Abdulloh Umar, S.Pd, menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berkorelasi langsung dengan peningkatan ekonomi kerakyatan. Hal itu disampaikan dalam Reses Masa Sidang I Tahun 2026 yang digelar di Desa Bumirejo, Kecamatan Kepohbaru, Sabtu (7/2/2026).
Kegiatan serap aspirasi ini dihadiri oleh perwakilan masyarakat dari 25 desa se-Kecamatan Kepohbaru.
Dalam forum tersebut, politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini memaparkan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah untuk tahun anggaran 2026.
Abdulloh Umar menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus terus melakukan terobosan strategis.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari fisik bangunan, tetapi dari sejauh mana program tersebut mampu mengurangi angka kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan.
”Pembangunan infrastruktur memang penting dan harus terus dilanjutkan. Namun, yang tak kalah penting adalah bagaimana pembangunan itu berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pemberdayaan UMKM,” ujar Umar di hadapan konstituennya.
Salah satu poin strategis yang menjadi sorotan utama dalam reses kali ini adalah rencana pembangunan Waduk Pejok di Kecamatan Kepohbaru.
Umar menyebut proyek tersebut harus menjadi prioritas pembangunan wilayah timur Bojonegoro karena menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya petani.
Menurut Umar, keberadaan Waduk Pejok akan menjadi solusi permanen dalam pengelolaan sumber daya air.
Saat musim hujan, waduk ini berfungsi mengendalikan banjir, sementara saat musim kemarau dapat menjamin ketersediaan air irigasi bagi lahan pertanian.
Selain isu waduk, masyarakat dari 25 desa juga menyampaikan berbagai aspirasi lainnya. Di sektor pendidikan dan keagamaan, warga mengusulkan perbaikan sarana musholla, masjid, serta Madrasah Diniyah (Madin).
Di bidang pertanian dan infrastruktur lingkungan, usulan yang mengemuka meliputi bantuan alat mesin pertanian (alsintan), pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU), hingga pengadaan fasilitas olahraga bagi pemuda desa.
Warga juga mengharapkan adanya pendampingan intensif bagi pelaku UMKM agar usaha mikro di desa bisa naik kelas.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Abdulloh Umar menyatakan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi agar masuk dalam rencana kerja pemerintah.
Ia memastikan bahwa lembaga legislatif akan terus memantau agar setiap kebijakan daerah benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat di tingkat desa.
Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Forpimcam Kepohbaru, Camat, Danramil, Kapolsek, Kepala Desa Bumirejo, Ketua MWC NU Kepohbaru, serta sejumlah tokoh masyarakat setempat.(red)
