LAMONGAN||TRANSISINEWS— Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) khusus tentang pers memicu gelombang polemik di kalangan insan media.
Sejumlah jurnalis menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kesan diskriminatif terhadap organisasi profesi lainnya.
Perdebatan ini mencuat setelah pertemuan antara Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, dengan pengurus Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Lamongan.
Pertemuan tersebut menyepakati dimulainya kajian terkait pembentukan regulasi daerah di bidang pers, yang kemudian memicu kekhawatiran akan adanya monopoli aspirasi.
Sejumlah komunitas wartawan di Lamongan mengingatkan bahwa penyusunan aturan yang berdampak luas pada dunia jurnalistik seharusnya melibatkan seluruh organisasi profesi yang diakui oleh Dewan Pers secara kolektif.
Jika proses penyusunan hanya melibatkan satu pihak, muncul risiko kesan eksklusivitas yang bisa berujung pada “monopoli regulasi”.
Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa Perda tersebut justru dapat membatasi ruang gerak jurnalis, terutama bagi media lokal kecil dan wartawan independen.
”Kebijakan yang menyangkut profesi wartawan harus dibahas secara terbuka dan partisipatif agar hasilnya adil bagi semua,” ujar salah satu perwakilan komunitas wartawan lokal.
