BOJONEGORO||TRANSISINEWS– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bojonegoro Tahun Anggaran 2025 pada Rabu (11/3/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang sidang paripurna ini menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi capaian kinerja pembangunan di Bumi Angling Dharma sepanjang satu tahun terakhir.
Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar, yang memimpin langsung jalannya rapat menegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan bagian dari mekanisme konstitusional dalam sistem pemerintahan daerah.
Menurutnya, forum ini adalah wadah bagi legislatif untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program yang telah dijalankan sepanjang tahun anggaran 2025.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa penyusunan LKPJ tersebut telah mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 dan regulasi teknis lainnya.
Ia melaporkan bahwa secara umum pendapatan daerah pada tahun 2025 mengalami peningkatan signifikan.
Dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 5.853.455.338.863,00, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berhasil mencatatkan realisasi sebesar Rp 6.462.135.661.580,83.
Capaian tersebut setara dengan 110,40 persen dari target awal, sekaligus menunjukkan kenaikan dibanding realisasi tahun 2024 yang mencapai Rp 5,72 triliun.
Penyumbang utama pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menyentuh angka Rp 1,14 triliun.
Secara rinci, sektor retribusi daerah menyumbang Rp 565,4 miliar, pajak daerah sebesar Rp 262 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 147 miliar, serta pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 165,6 miliar.
Selain PAD, pendapatan juga didukung oleh sektor transfer pemerintah pusat sebesar Rp 5,17 triliun serta transfer antar daerah sebesar Rp 145,6 miliar.
