Ads
PemerintahanPolitik

Realisasi Pendapatan Daerah Bojonegoro 2025 Lampaui Target, Bupati Wahono Sampaikan LKPJ ke DPRD

syailendraachmad51
×

Realisasi Pendapatan Daerah Bojonegoro 2025 Lampaui Target, Bupati Wahono Sampaikan LKPJ ke DPRD

Sebarkan artikel ini
IMG 20260311 WA0237

​”Peningkatan pendapatan daerah ini merupakan hasil sinergi dan kerja sama antara pemerintah daerah, DPRD, serta dukungan seluruh elemen masyarakat,” ujar Bupati Setyo Wahono di hadapan forum.

​Di sisi belanja, Pemkab Bojonegoro mencatatkan realisasi sebesar Rp 6.409.891.249.796,76 atau 81,36 persen dari plafon anggaran Rp 7,87 triliun.

Alokasi terbesar diarahkan pada belanja operasi yang terealisasi sebesar Rp 3,57 triliun, mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, hingga bantuan sosial.

​Sektor infrastruktur juga tetap menjadi prioritas melalui belanja modal yang terealisasi Rp 1,18 triliun.

Dana tersebut dialokasikan secara spesifik untuk pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp 701,4 miliar, pembangunan gedung dan bangunan Rp 257 miliar, serta pengadaan peralatan dan mesin senilai Rp 160,1 miliar.

Sementara itu, belanja transfer yang mencakup dana bagi hasil dan bantuan keuangan terealisasi sangat tinggi mencapai 98,64 persen atau sebesar Rp 1,65 triliun.

​Sejalan dengan kinerja keuangan, Kabupaten Bojonegoro juga berhasil memborong puluhan penghargaan sepanjang tahun 2025.

Prestasi tersebut di antaranya Tanda Kehormatan Satya Lencana Wira Karya, Kabupaten Berkinerja Terbaik dalam Penurunan Stunting, Kabupaten Layak Anak, hingga keberhasilan memecahkan Rekor MURI melalui penampilan 2.025 Penari Api Kayangan.

​Bojonegoro juga diakui sebagai Badan Publik Informatif dan meraih peringkat kedua di Jawa Timur dalam pemanfaatan pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik (E-Purchasing Awards).

Selain itu, komitmen terhadap kesehatan masyarakat dibuktikan dengan penghargaan Swasti Saba Padapa dan predikat Kabupaten Bebas Frambusia.

​Mengakhiri laporannya, Bupati Setyo Wahono menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah mengawal jalannya pemerintahan.

Dokumen LKPJ ini selanjutnya akan dibahas lebih mendalam oleh pansus DPRD Bojonegoro untuk proses evaluasi dan rekomendasi demi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di masa mendatang.(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *