Ia menekankan agar skema penataan dilakukan sejelas mungkin agar tidak ada pedagang yang terlewatkan.
“Harapannya tahun ini terealisasi maksimal. Melihat tren sebelumnya, progres penyerapan anggaran kita biasanya bisa mencapai 95 persen, ini harus dipertahankan,” ujar Tohari.
Meski mengapresiasi masifnya pembangunan, Anggota Komisi D, Jumarianto, memberikan catatan terkait transparansi data.
Jumarianto meminta DPU PKP CK menyajikan laporan proyek secara lebih rinci, terutama mengenai jumlah paket yang sudah masuk tahap lelang dan progres fisik di lapangan.
“Kami ingin laporan yang jelas dan mendetail, sehingga fungsi pengawasan kami bisa maksimal dan masyarakat tahu sejauh mana capaian pembangunan tersebut,” ungkapnya.
Menutup jalannya rapat, Ketua Komisi D Imam Sholikin berharap seluruh kebijakan yang lahir dari forum ini memberikan manfaat nyata bagi warga Bojonegoro.
Politikus PKB inj mengingatkan bahwa pembangunan bukan sekadar angka, melainkan bentuk pengabdian.
“Semoga apa yang kita diskusikan dan laksanakan hari ini bernilai kebaikan, membawa keberkahan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat Bojonegoro,” pungkas Imam Sholikin.(red)
