BOJONEGORO||TRANSISINEWS– Komisi D DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat kerja dinamis bersama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPU PKP CK), Selasa (5/5/2026).
Rapat ini membahas sejumlah isu strategis, mulai dari akselerasi pembangunan infrastruktur hingga penataan pasar yang berpihak pada masyarakat.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi D, Imam Sholikin, didampingi jajaran anggota komisi. Sementara dari pihak eksekutif, hadir Kepala DPU PKP CK, Satito Hadi, beserta para Kepala Bidang (Kabid).
Kepala Dinas PU PKP Cipta Karya, Satito Hadi, menegaskan bahwa proyek-proyek yang tengah dirancang di Bojonegoro memiliki skala besar dan berpotensi menjadi perhatian nasional.
Mengingat posisi strategis kabupaten, Satito menekankan pentingnya perencanaan matang untuk meminimalisir risiko sosial.
Salah satu poin krusial adalah pengembangan pasar menuju konsep modern.
Satito mengingatkan agar proses pembangunan, termasuk tahapan lelang, tidak boleh mengabaikan kondisi pedagang yang ada.
“Jangan sampai pembangunan berjalan, tapi hak masyarakat justru terabaikan. Proses lelang dan konstruksi harus memperhatikan pedagang yang belum direlokasi,” tegas Satito.
Sekretaris Komisi D, Tohari, menambahkan bahwa desain pasar baru diproyeksikan mampu menampung sekitar 550 pedagang.
Ia menekankan agar skema penataan dilakukan sejelas mungkin agar tidak ada pedagang yang terlewatkan.
“Harapannya tahun ini terealisasi maksimal. Melihat tren sebelumnya, progres penyerapan anggaran kita biasanya bisa mencapai 95 persen, ini harus dipertahankan,” ujar Tohari.
Meski mengapresiasi masifnya pembangunan, Anggota Komisi D, Jumarianto, memberikan catatan terkait transparansi data.
Jumarianto meminta DPU PKP CK menyajikan laporan proyek secara lebih rinci, terutama mengenai jumlah paket yang sudah masuk tahap lelang dan progres fisik di lapangan.
“Kami ingin laporan yang jelas dan mendetail, sehingga fungsi pengawasan kami bisa maksimal dan masyarakat tahu sejauh mana capaian pembangunan tersebut,” ungkapnya.
Menutup jalannya rapat, Ketua Komisi D Imam Sholikin berharap seluruh kebijakan yang lahir dari forum ini memberikan manfaat nyata bagi warga Bojonegoro.
Politikus PKB inj mengingatkan bahwa pembangunan bukan sekadar angka, melainkan bentuk pengabdian.
“Semoga apa yang kita diskusikan dan laksanakan hari ini bernilai kebaikan, membawa keberkahan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat Bojonegoro,” pungkas Imam Sholikin.(red)
