Ads
Pemerintahan

PPDI Bojonegoro Periode 2025-2030 Dilantik, Bupati: Sinergi dan Kolaborasi Kunci Sukses

syailendraachmad51
×

PPDI Bojonegoro Periode 2025-2030 Dilantik, Bupati: Sinergi dan Kolaborasi Kunci Sukses

Sebarkan artikel ini
Img 20251027 wa0246

BOJONEGORO||TRANSISINEWS – Sebanyak 60 perwakilan perangkat desa se-Kabupaten Bojonegoro resmi dilantik dan dikukuhkan sebagai Pengurus Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Bojonegoro periode 2025–2030. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Pendopo Malowopati, Senin (27/10) dan dihadiri langsung oleh Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, serta Wakil Bupati, Nurul Azizah.

Turut hadir jajaran Forkopimda Bojonegoro, Ketua PPDI Jawa Timur H. Sutoyo M. Muslih, S.E., M.M., Dr. Budi Irawanto, M.M. selaku Dewan Penasehat PPDI Kabupaten Bojonegoro dan Wakil Bupati Bojonegoro periode 2018–2023, serta perwakilan PPDI dari sejumlah kabupaten tetangga seperti Tuban, Lamongan, Nganjuk, Ngawi, Blora, dan Madiun. Hadir pula perwakilan dari KPU dan Bawaslu, pimpinan BUMN/BUMD, perbankan, serta organisasi perangkat desa seperti PKDI, PARDASI, ABPEDNAS, dan FOR SEKDES.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua PPDI Jawa Timur, H. Sutoyo M. Muslih, S.E., M.M., yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran PPDI sebagai wadah perjuangan dan pengabdian perangkat desa.

“PPDI hadir untuk membangun jaringan antar desa dari tingkat kecamatan hingga provinsi. Bojonegoro dengan 28 kecamatan adalah kabupaten yang besar dan strategis. Dengan berbagai peraturan dan program desa yang sinergis, terbukti bahwa kepemimpinan Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah memiliki kepedulian tinggi terhadap kemaslahatan desa,” ungkapnya.

Ia juga berpesan agar para pengurus yang baru dilantik mampu mengemban amanah dengan serius dan penuh tanggung jawab demi kemajuan bersama.

Sementara itu, Kepala Bakorwil II Bojonegoro, Dr. Agung Subagyo, S.STP, M.Si, menyampaikan arahan mewakili Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak.

Dalam arahannya, ia menekankan bahwa desa merupakan ujung tombak kebijakan pemerintah daerah yang paling dekat dengan masyarakat.

Karena itu, peningkatan profesionalisme perangkat desa menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan desa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *