Warinussy menambakan, ada bangunan beton serta kios yang dibangun disamping Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Manokwari di Jalan Percetakan Manokwari itu kegunaan dan manfaatnya untuk apa ? Apakah nantinya mama-mama Papua akan mendapatkan tempat untuk berjualan di dalam bakal gedung Pasar Sentral yang sedang diselesaikan pembangunannya ?
Banyak pengusaha asli Papua di Kabupaten Manokwari yang belum menerima pembayaran pekerjaan mereka dalam Tahun Anggaran 2023-2024 Banyak tenaga pengangkut sampah yang belum lama ini berunjuk rasa karena alasan belum menerima honor, Ini semua merupakan akumulasi persoalan yang semestinya pula dilihat secara jeli oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Pula alasan “kas daerah kosong”pungkas Warinussy
Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari perlu pula diaudit secara intens dalam konteks pengelolaan keuangannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Saya sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) dengan ini mendesak rakyat di Manokwari dan sekitarnya untuk ikut mengkritisi kondisi pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang jika ditemukan bukti- bukti valid, maka segera dilakukan langkah penegakan hukum sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
