BOJONEGORO||TRANSISINEWS – Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro menyoroti tajam polemik relokasi pedagang Pasar Kota Bojonegoro ke Pasar Wisata.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama jajaran eksekutif dan perwakilan pedagang, legislatif mempertanyakan kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro yang tidak mengalokasikan anggaran untuk Tempat Penampungan Sementara (TPS) dalam skema proyek revitalisasi Pasar Kota.
Rapat kerja tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri, didampingi Sekretaris Komisi B Sigit Kusharianto beserta anggota komisi lainnya.
Turut hadir Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKP Cipta Karya) Satito Hadi, perwakilan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disdagkop UM), Ketua Paguyuban Pasar Kota Bojonegoro Mustain, serta perwakilan hukum dan asosiasi pedagang setempat.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, menegaskan bahwa timbulnya konflik sosial dan ketidakpastian ekonomi di lapangan berakar dari perencanaan makro pembangunan yang kurang matang.
Dengan estimasi anggaran fisik Pasar Kota yang mencapai Rp80 miliar dan durasi pengerjaan hingga dua tahun, pemda dinilai lalai karena tidak menyertakan anggaran khusus TPS sebagai satu paket kesatuan mitigasi dampak sosial bagi para pedagang terdampak.
”Logikanya, kalau sejak awal pembangunan Pasar Kota sudah dianggarkan sekitar Rp80 miliar, kenapa tidak sekalian dianggarkan Tempat Penampungan Sementara (TPS)? Padahal pembangunan atau revitalisasi pasar itu seharusnya sepaket dengan penyediaan TPS agar pedagang tetap bisa berjualan selama proses pembangunan berlangsung,” tegas Lasuri dalam forum rapat. Jum’at (17/07/2026).
