Gerindra menilai, ketepatan dalam mengukur kapasitas serapan anggaran akan mencegah terjadinya penumpukan sisa dana yang tidak perlu.
Alhasil, distribusi dana publik bisa dialokasikan ke sektor lain yang jauh lebih membutuhkan.
Selain masalah serapan, Fraksi Gerindra mengeluarkan sejumlah pernyataan strategis untuk menjadi pedoman kerja Bupati Setyo Wahono beserta jajaran dinas terkait.
Pemkab Bojonegoro diminta bergerak cepat menindaklanjuti seluruh catatan serta rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD terhadap Pertanggungjawaban APBD 2025.
Selanjutnya, pada tahun anggaran berjalan ini, seluruh elemen pemerintahan didesak untuk bahu-membahu menyusun instrumen belanja daerah yang berdampak instan pada pertumbuhan ekonomi riil dan kesejahteraan masyarakat.
Seluruh kepala dinas juga dituntut mampu menyelaraskan dan mensinkronkan program kerja lintas sektor agar pembangunan di Kabupaten Bojonegoro tidak berjalan sendiri-sendiri.
Di akhir pandangannya, Gerindra mengapresiasi kinerja tim eksekutif dan legislatif yang telah merancang pos pendapatan daerah secara terukur, rasional, dan memiliki kepastian hukum.
Gerindra berharap keharmonisan hubungan kemitraan ini terus dipertahankan demi kemajuan pembangunan daerah ke depan.(sy)
