Arah kebijakan pembangunan tahap empat ini, lanjut Pj Bupati, difokuskan pada pengelolaan sektor dan komoditas unggulan daerah yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Yakni diantaranya agrobisnis, kesehatan, pendidikan, serta peningkatan kinerja birokrasi.
Pj Bupati Adriyanto juga menyampaikan Rancangan APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2025, memiliki postur, pendapatan daerah sebesar Rp 5,1 triliun dan belanja daerah sebesar Rp 7,4 triliun. Terdapat defisit anggaran Rp 2,2 triliun yang akan ditutup dari pembiayaan netto.
“Telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah. Saya berharap agar pembahasan rancangan perda tentang Dana Abadi Daerah bisa dipercepat. Karena dalam peraturan tersebut diamanatkan agar perda Dana Abadi Daerah ditetapkan sebelum persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD atas Raperda mengenai APBD yang mengalokasikan Dana Abadi Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan,” ungkap Pj Bupati Adriyanto.
Kegiatan rapat paripurna ini diikuti oleh para pimpinan dan anggota DPRD serta para pejabat di lingkup Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro.
