Untuk itu Sang Ketua Umum PJI itu berharap Kapolri segera mengambil langkah-langkah tegas dengan menerbitkan Peraturan Kapolri (Perkap) yang jelas dan mengakomodir hak hak Pers. Menurutnya, aturan ini penting untuk memastikan hak-hak wartawan dihormati, tanpa mengorbankan keamanan institusi penegak hukum.
“Jika Polri merasa perlu berdialog, PJI siap memfasilitasi diskusi antara pihak kepolisian dan Jurnalis. Saya berharap kebijakan yang ada bisa disinergikan agar menghasilkan transparansi dan keterbukaan informasi yang lebih baik di masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut ditekankannya, tugas kewartawanan melekat pada wartawan, di mana saja dan kapan saja, bahkan dalam situasi kondisi apapun. “Wartawan itu seperti Polisi. Meskipun sedang lepas tugas, Polisi tetap bertanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan tanpa batasan tempat dan waktu. Wartawan pun demikian. Jurnalis tetap jurnalis. Bahkan saat diperiksa sebagai terlapor atau tersangka sekalipun, mereka berhak menulis dan mendokumentasikan apa yang terjadi. Yang penting kawan kawan jurnalis tetap taati Kode Etik Jurnalistik saat mempublikasikan dan beretika serta menghormati privasi petugas”, tambahnya.
Situasi ini memperkuat perlunya perlindungan lebih bagi wartawan, terutama terkait potensi kriminalisasi. “Beberapa waktu lalu, saya pernah menulis tentang betapa riskannya wartawan dikriminalisasi. Itulah sebabnya, wartawan harus lebih dari sekadar mempersenjatai diri dengan HP. Mereka butuh perangkat tambahan seperti kamera tersembunyi, perekam suara, bahkan alat intelijen lainnya untuk melindungi tugas mereka”, tegas pemilik Sasana Kick Boxing dan Muay Thai ‘BKBC’ itu.
Sebagai penutup, Hartanto menegaskan bahwa PJI akan selalu mendukung kebebasan pers yang bertanggung jawab dan terus memperjuangkan hak-hak wartawan. “PJI akan selalu berada di garda terdepan membela kebebasan Pers dan hak Jurnalis untuk melakukan tugasnya dengan aman tanpa hambatan”, tegas Sang Ketua Umum kharismatik itu.
