BOJONEGORO||TRANSISINEWS-Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang terus membengkak setiap tahun kini memicu gejolak di sektor pendidikan.
Forum Guru Sertifikasi Nasional Indonesia (FGSNI) Bojonegoro secara terbuka mempertanyakan komitmen pemerintah daerah yang membiarkan anggaran mengendap triliunan rupiah, sementara ribuan guru swasta dan madrasah justru kehilangan insentif.
Persoalan ini memuncak dalam audiensi panas di Ruang Komisi C DPRD Bojonegoro, Rabu (4/3/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar, Ketua Komisi C Ahmad Supriyanto, jajaran anggota legislatif, serta Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro Anwar Murtadlo.
Dalam forum tersebut, perwakilan FGSNI menyampaikan kegelisahan mendalam mengenai ketimpangan kesejahteraan.
Mereka menyoroti anomali kebijakan anggaran di Bojonegoro; saat APBD masih bernilai miliaran rupiah, guru swasta justru mendapatkan insentif. Namun, saat APBD telah melesat ke angka triliunan, bantuan tersebut justru ditiadakan.
“Kenapa anggaran itu dibiarkan mengendap sebagai SiLPA, sementara kami yang setiap hari mengabdi tidak mendapatkan insentif? Dulu saat APBD masih miliaran kami dapat, sekarang sudah triliunan malah tidak ada apa-apa,” keluh salah satu perwakilan guru dalam audiensi.
Selain masalah honor, FGSNI juga menyoroti lemahnya perlindungan sosial. Salah satu kasus nyata menimpa seorang guru di Campurejo yang mengalami kecelakaan saat pulang mengajar, namun tidak terkaver BPJS Ketenagakerjaan karena dianggap di luar jam kerja.
Kondisi ini dinilai tidak sebanding dengan pengabdian mereka di berbagai pelosok desa.
Ketegangan meningkat saat Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar, melayangkan teguran tajam secara langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan.
