Biak Numfor- Transisinews.com. Hari ini, Kamis (22/11) hampir seantero warganet di Tanah Papua tersedot perhatiannya pada peristiwa penjemputan dan membawa mantan Bupati Kabupaten Biak Numfor Herry Ario Nap (HAN). HAN dijemput oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit.Reskrimum) Polda Papua dibantu sejumlah anggota Brigade Mobil (Brimob) Polda Papua di rumah kediamannya di Biak dan diberangkatkan dengan pesawat terbang dari maskapai Sriwijaya Air ke Jayapura.
Setiba di Banda udara Sentani, HAN diantar menuju ke Markas Polda Papua di Jalan Sam Ratulangi, APO, Jayapura untuk dimintai keterangan nya sebagai tersangka dugaan tindak pidana percabulan dan atau dugaan kekerasan seksual terhadap anak. HAN “dijemput” dengan alasan sudah dipanggil sebagai saksi tahap penyelidikan sebanyak 2 (dua) kali, Ungkap Christian Warinussy Sebagai Jaringan Damai Papua (JDP) dan Pembela HAM Tanah Papua.
tapi tidak datang menghadap penyidik. Hal itu lah yang saya duga menyebabkan HAN hari ini dijemput dan dibawa ke Jayapura dan hal ini sesuai amanat Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Yang membuat kita sebagai sesama warga negara sedikit miris adalah kenapa hal ini terjadi ditengah-tengah HAN sebagai salah satu calon Bupati Kabupaten Biak Numfor sedang menjalani masa kampanye politiknya?
Sebagai seorang Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (Human Rights Defender/HRD) di Tanah Papua, Warinussy justru melihat bahwa dugaan tindak pidana yang dilakukan HAN seyogyanya sudah sangat mempengaruhi suasana kebatinan pribadinya dan konstituennya pula. Inilah salah satu aspek penting yang semestinya diperhatikan pula oleh pemerintah dan negara ke depan, yaitu aspek mengenai sosok figur kandidat kepala daerah dari sisi bermoral baik dan dapat serta layak untuk dipilih sebagai calon pemimpin di Tanah Papua, baik di kabupaten/kota maupun di Provinsi.
